TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan mendesak agar Revisi Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera diselesaikan. 

Desakan itu, kata Farhan, perlu dilakukan imbas dari bocornya 279 juta data penduduk Indonesia dan diperjualbelikan. 

"Hal ini merupakan sebuah kejadian yang sangat buruk dan mendesak kita untuk segera menyelesaikan RUU PDP," ujar Farhan, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: 279 Juta Data Warga Indonesia Bocor, Legislator PKS: Segera Usut dan Tindak!

Menurut Farhan, sampai hari ini tidak ada satupun otoritas yang bisa mencegah atau menghentikan kejadian bocornya data penduduk Indonesia terulang kembali. 

Dia beralasan hal itu terjadi karena Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat perihal kebocoran data penduduknya. 

"Maka kita kuatkan komitmen untuk memastikan bahwa RUU PDP dapat disahkan tahun ini," kata Farhan. 

Baca juga: Kemendagri Bantah Kebocoran Data Penduduk di Sosial Media dari Dukcapil

Sebelumnya diberitakan, jagad dunia maya dihebohkan dengan sebuah utas mengenai bocornya 279 juta data penduduk Indonesia.

Akun @ndagels di Twitter menginformasikan kebocoran itu dan cukup bikin heboh para warganet.

"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira - kira dari instansi mana?," tulis @ndagels.

Sementara itu, pengguna Twitter dengan handle @Br_AM mengungkap bahwa dataset yang diduga berisi data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin, atau sekitar Rp 84,4 juta.

Baca juga: Data 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor, Ketua Komisi II: Ini Tsunami Kebocoran Data

Informasi pribadi yang bocor meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon bahkan kabarnya juga jumlah gaji.

Penelusuran Tribun, data diunggah pertama kali oleh sosok dengan nama online kotz di Raid Forums.

Belum jelas dari mana dia berhasil mendapatkan data-data itu.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh saat dikonfirmasi Tribun membenarkan hal tersebut.

Nama user yang mengiklankan data tersebut adalah Kotz.

"Pada iklan di website tersebut yang bersangkutan memberikan link sampel data individu yang bisa didownload sebagai sampel data, data yang sudah didownload berbentuk file CSV (comma separated value) dan setelah diimport berjumlah 1.000.000 rows," kata Zudan saat dikonfirmasi Tribun, Kamis(20/5/2021).

Berdasarkan hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada kasus kebocoran data individu yang infonya berasal dari twitter didapat fakta bahwa pelaku mengiklankan penjualan data individu di website dengan alamat https://raidforums.com/Thread-SELLING-Indonesian-full-Citizen-200M-NIK-KPT-PHONE-NAME-MAI-LADDRESS-Free-1Million.

Lebih jauh Zudan mengungkapkan, hasil penelusuran tim dari hasil import data sampel tersebut, diperoleh struktur data yang terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut: PSNOKA, PSNOKALAMA, PSNOKALAMA2, NAMA, NMCETAK, JENKEL, AGAMA, TMPLHR, TGLLHR, FLAGTANGGUNGAN, NOHP, NIK, NOKTP, TMT, TAT, NPWP, EMAIL, NOKA, KDHUBKEL, KDSTAWIN, KDNEGARA, KDGOLDARAH, KDSTATUSPST, KDKANTOR, TSINPUT, TSUPDATE, USERINPUT, USERUPDATE, TSSTATUS, DAFTAR.

"Berdasarkan hal itu, dari struktur dan pola datanya, saya memastikan itu bukan data yang bersumber dari dukcapil. Karena struktur data di Dukcapil tidak seperti itu. Struktur data di dukcapil tidak ada tanggungan, email, npwp, no hp, tmt, tat," ujar Zudan.