Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, serta kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

Hal itu disampaikannya pada Pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Kemendagri dan diikuti secara virtual, Selasa (25/5/2021). 

“Kekerdilan itu akan menimbulkan masalah, kita tidak memiliki daya saing, anak-anak kita tidak memiliki daya saing karena fisik mereka tidak memadai, kalah dengan besar tinggi fisiknya," kata Mendagri.

Dikatakan Mendagri, meski PKK telah memiliki 10 (sepuluh) Program utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing. 

Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting.

Baca juga: Kepala BKKBN: Stunting Harus Ditekan dari Hulu ke Hilir

Program penanganan stunting menurutnya perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

"Saya tidak mengatakan yang besar, tinggi lebih baik, tapi umumnya begitu, (karenanya) stunting menjadi program nasional yang perlu menjadi program utama dari PKK,” katanya. 

Eks Kapolri itu mengatakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. 

Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. 

Menurutnya ini merupakan anak dan balita merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan, sehingga ia berharap persoalan stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat. 

“Kita tahu untuk tingkat nasional yang paling utama adalah program stunting, menekan angka stunting, kekerdilan karena kurangnya gizi pada saat masa kandungan dan dua tahun awal pada saat setelah melahirkan,” ujar Mendagri.

Baca juga: Pembangunan Berbasis IDM Percepatan Penyelesaian Masalah Stunting, Pendidikan, dan Ekonomi Desa

Mendagri meminta agar pandemi Covid-19 tidak mengurangi upaya penguatan perlindungan terhadap ibu hamil dan anak di PKK.

Sebab Pemerintah telah menetapkan kesehatan ibu dan anak menjadi program prioritas dalam rencana pembangunan. 

Salah satunya melalui Proyek Prioritas Strategis (major project) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting. 

“Kemudian kematian ibu hamil dan anak-anak bayi, ini juga harus diturunkan, artinya harus ada perhatian terhadap masalah ibu hamil, menurunkan angka kematian ibu hamil, kematian bayi dan stunting dengan membuat terobosan untuk menambah gizi, asupan bagi ibu hamil dan bayi-bayi,” jelasnya. 

Setelah memprioritaskan program tersebut, barulah Mendagri meminta PKK untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam menangani persoalan lainnya. 

“Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk secara nasional, baru kemudian yang lain yaitu masalah yang berhubungan untuk membantu keluarga agar mereka lebih sejahtera,” pungkasnya.