TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai stok vaksin Covid-19 saat ini masih belum dapat membuat rasa tenang semua pihak. 

Dengan jumlah masyarakat yang harus divaksin minimal 181 juta orang untuk mencapai kekebalan kawanan (herd immunity), maka dibutuhkan stok vaksin sejumlah 362 juta untuk dua kali penyuntikan tiap orang. 

Hal itu disampaikan Martin dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Holding Farmasi BUMN yakni PT Bio Farma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Indofarma (Tbk). 

Baca juga: Pascalebaran, Vaksinasi Dikebut Jadi 1 Juta Per Hari

Menurutnya, pengalaman Indonesia pada awal pandemi Covid-19 terkesan tidak siap, yang akhirnya membuat kapasitas testing dan tracing tidak maksimal. 

Hal ini yang membuat banyak terjadi pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19, seperti saat Idul Fitri yang lalu. 

Ia membandingkan dengan negara Rusia yang sudah melakukan PCR test sebanyak 135 juta untuk jumlah penduduk sekitar 144 juta jiwa. 

Dengan data tersebut, Rusia dapat mengelola pandemi di negaranya dengan pembatasan yang tidak lagi perlu terlalu ketat. 

“Manajemen pandemi seperti itu yang harus dilakukan dengan baik, sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan yang ketat," kata Martin, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Jawa Tengah Jadi Provinsi dengan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Lansia Terbesar di Indonesia

Pengalaman tidak maksimalnya testing dan tracing di dalam negeri, kata Martin, tidak boleh terulang untuk tahapan vaksinasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah. 

"Saya mau ingatkan sekarang kepada kita semua, khususnya kepada direksi BUMN kita, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi. Vaksinasi kita juga saya lihat pace-nya (kecepatannya) belum maksimal, belum cepat," ucapnya. 

"Dan juga stok yang tersedia juga, sorry to say, kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang, bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi, karena itu kita harus bahu membahu," tambah Martin. 

Untuk mencapai target-target tersebut, Martin menilai suksesnya vaksinasi jangan hanya dibebankan kepada BUMN, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk swasta. 

Baca juga: Biofarma Distribusikan 69.000 Dosis Vaksin ke Perusahaan Swasta dan BUMN

“Jadi BUMN memegang ranah penting, saya setuju, sangat amat setuju, tapi kalau yang memegang peranan hanya BUMN, saya rasa tidak akan sanggup. Jadi buka kesempatan, kalau perlu kumpulkan semua stakeholder yang ada di masyarakat kita, juga dunia usaha, bagaimana kita mencapai 181 juta herd immunity itu," papar Martin. 

"Yang penting adalah pencatatan yang dilakukan dengan Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak stakeholder terkait di situ. Jangan sampai ini terulang persoalan vaksinasi kita tidak maksimal, sehingga pandemi ini kemudian tidak selesai-selesai di kita dan lambat sekali progresnya, dan itu juga bisa membahayakan penduduk kita dan perekonomian kita juga,” sambung Martin.