TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara mengecek penerima Bansos Tunai Rp 300 ribu, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketiga Bantuan Sosial tersebut masih disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) pada Juni 2021.

Bansos Tunai Rp 300 ribu awalnya hanya disalurkan sampai bulan April 2021.

Namun, ada penambahan alokasi penyaluran dua bulan pada Mei-Juni 2021, dengan indeks bantuan Rp 300 ribu per bulan.

Seluruh penerima PKH akan mendapatkan bantuan langsung ke rekeningnya.

Sementara itu, Bansos BPNT diberikan kepada penerima setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik.

Baca juga: HNW: Bantuan Sosial Tunai Harus Dilanjutkan Hingga Pandemi Covid-19 Selesai.

Cek Penerima

Data penerima bantuan sosial PKH, BPNT, dan Bansos Tunai Rp 300 ribu yang telah disalurkan dan atau masih dalam proses, dapat diakses melalui cekbansos.kemensos.go.id.

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id;

2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;

3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP;

4. Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak kode;

5. Jika tidak jelas huruf kode, klik icon sebelah kanan untuk mendapatkan kode baru;

6. Lalu klik tombol cari data.

Sistem akan mencocokan nama penerima manfaat dan wilayah yang diinput.

Kemudian, membandingkan dengan nama yang ada dalam database Kemensos.

Baca juga: BI Provinsi Bali: Bali Perlu Bantuan, Lokomotifnya Berhenti

Risma Ungkap Keanehan Data Penerima Bansos

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengaku pihaknya sudah mengerjakan rekomendasi yang diberikan BPK, BPKP, hingga KPK terkait data kemiskinan yang bermasalah.

Ia mengungkapkan, perbaikan data kemiskinan sudah diminta sejak 2015.

Namun, perbaikan tersebut ternyata tidak pernah dilakukan sampai ia menjabat sebagai Mensos.

Risma menjelaskan, ada sejumlah data yang harus pihaknya perbaiki.

Sejumlah data itu di antaranya adalah NIK ganda dan NIK invalid.

"BPKP menyampaikan pada pemeriksaan 2020, dan ini terjadi sebelum saya jadi menteri, NIK tidak valid (ada) 10 juta, nomor KK tidak valid 16 juta sekian, nama kosong 5.700 sekian, serta NIK ganda 864.000 sekian pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) penetapan Januari 2020," ujarnya di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021), seperti diberitakan Tribunnews.com.

Baca juga: Syarat dan Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Tahap 2, Dibuka hingga 28 Juni 2021

Karena banyaknya data yang bermasalah, penyaluran bansos pun menjadi tidak tepat sasaran.

Bahkan, ada banyak warga yang menerima bantuan sosial yang seharusnya tidak mereka dapatkan.

"Jadi Permensos Tahun 2020 bahwa penerima bantuan PKH boleh bersama BPNT, tapi tidak boleh satu keluarga menerima dua jenis bantuan."

"Kemudian, BPNT satu keluarga terima dua (jenis bantuan lainnya) tidak boleh."

"Kalau sudah menerima, tidak boleh menerima BST, seperti itu," jelas Risma.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Vincentius Jyestha Candradity)

Berita terkait Bantuan Sosial