Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan siap bekerja sama dengan BKKBN untuk penanganan stunting di Indonesia. 

Program penanganan stunting, kata Risma, bakal dimulai di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya akan bekerja sama dengan BKKBN sebagai ketua pelaksana program penurunan stunting. Kami akan memulai program ini dari provinsi NTT,” kata Risma melalui keterangan tertulis, Senin (31/5/2021).

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta agar sosialisasi pencegahan stunting disambungkan dengan program perlindungan sosial pemerintah.

Terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Baca juga: Stunting dan Kematian Ibu-anak Masih Jadi Masalah Utama Kesehatan di Indonesia  

Salah satu sasaran penting dari program ini adalah remaja putri. 

"Karena mereka yang rentan menderita anemia ya. Jadi diharapkan dengan asupan beras fortivikasi dan vitamin, anemia bisa diatasi,” kata Risma. 

Sebanyak 10 daerah diketahui merupakan daerah dengan prevalensi stunting yang tertinggi, yakni NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Risma mengatakan salah satu cara pemerintah mengentaskan stunting adalah melalui beras fortivikasi. 

"Beras itu di dalamnya sudah ditambahkan vitamin. Jadi dengan mengkonsumsi beras tersebut, bisa menambah gizi masyarakat," ungkap Risma. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada para menteri terkait, untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024. Presiden memprioritaskan 10 provinsi sebagai daerah dengan penurunan stunting. 

Presiden telah menunjuk BKKBN sebagai penanggung jawab dan ketua pelaksana dalam penanganan stunting tersebut. Dalam pelaksaannya BKKBN akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Presiden menginginkan, Mendagri dan para gubernur bisa menyampaikan, agar bupati, wali kota, sampai ke kepala desa terutama untuk 10 provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting. Hingga tahun 2024, ditargetkan angka stunting turun dari 27,6 persen menjadi 14 persen.