TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, mengapresiasi penundaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 belum dibuka hari ini, Senin (31/5/2021).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Instagram resminya telah menyampaikan penjelasan terkait pendaftaran CPNS 2021.

Junimart juga mengusulkan adanya penambahan kuota untuk CPNS dan PPPK 2021.

Menurut Junimart Girsang keputusan penundaan pendaftaran CPNS dan PPPK dari Kemenpan RB melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu, patut untuk diapresiasi.

"Kita apresiasi penundaan pendaftaran CPNS dan PPPK oleh Kemenpan-RB dan BKN, berdasar kepada regulasi-regulasi menyangkut beberapa pengaturan pengadaan CPNS, PPPK Non Guru dan Guru tahun 2021 ini," kata Junimart dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Melalui penundaan itu, menurutnya BKN memiliki kesempatan melakukan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi.

Sehingga nantinya kuota formasi kebutuhan di daerah dapat bertambah, misalnya dari yang sebelumnya hanya 1.500 orang meningkat menjadi 2.500 orang.

Baca juga: Pendaftaran CPNS dan CPPPK 2021 Belum Jadi Dibuka Hari Ini, Inilah Alasannya

"Ini berkaitan erat dengan kuota kebutuhan formasi di daerah yang jauh dari kebutuhan," ujarnya.

Junimart mencontohkan ketika Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Saat itu Gubernur Riau menitip pesan kepada dirinya dan meminta penambahan kuota CPNS menjadi 2.500 sampai 3.000 orang.

Karena kuota dari pusat hanya 1.500 orang yang sudah pasti kurang mendukung kelancaran pelayanan publik untuk Provinsi Riau.

"Demikian juga untuk beberapa daerah dan Kabupaten/Kota juga banyak yang memohon penambahan kuota," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mendesak KemenpanRB dan BKN dalam tenggang waktu penundaan ini, segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk penambahan kuota formasi CPNS dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dari APBN.