TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konferensi Para Pihak / Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Alok Sharma mengunjungi Indonesia untuk bertemu Menteri LHK Siti Nurbaya pada Senin (31/5/2021).

Pertemuan keduanya untuk membahas kesiapan Indonesia menjelang perhelatan COP ke-26 UNFCCC di Glasgow Inggris sekaligus membahas masalah perubahan iklim, dimana Indonesia menjadi satu di antara Co-Chair dalam pertemuan tersebut.

Menteri Siti menjelaskan langkah-langkah Indonesia  berkaitan dengan National Determination Contributions (NDC) Indonesia. 

Baca juga: RI - AS Komitmen Kerja Sama Atasi Perubahan Iklim

Dalam penghitungan angka-angka emisi karbon dari segala sektor, maka pada tahun 2030 Indonesia pada sektor hutan sudah akan mencapai karbon netral, dan  sudah  dapat menyimpan  karbon. 

"Pada tahun 2030 Indonesia menargetkan sudah bisa tercapai/netral, bahkan sudah bisa menyimpan carbon sebanyak 140 juta ton khusus dari sektor kehutanan," ujar Menteri Siti pada konferensi pers virtual hari Senin (31/5/2021).

Namun demikian Menteri Siti pun mengungkapkan bahwa pada  saat ini sedang terus dihitung emisi karbon sektor energi. 

Di sektor energi ia menyebutkan relatif lebih berat, dalam arti terdapat kebutuhan akan investasi dan teknologi yang cukup besar serta dukungan kerjasama teknis internasional dan  sektor swasta. 

Baca juga: Antisipasi Perubahan Iklim, Jokowi: Kemitraan Pertumbuhan Hijau Harus Dilakukan Secara Luar Biasa

Secara khusus pada pertemuan di kabinet menurutnya,  sudah ada arahan dari Presiden Jokowi untuk  sektor energi dapat disiapkan peta jalan atau roadmap  penurunan emisi dari batubara, yaitu untuk  langkah-langkah pengaturan pabrik  PLTU  yang sudah tua dan dilihat misalnya dari hitungan-hitungan besarnya jumlah listrik dalam GWH  yang akan  terpengaruh dan harus dihitung dengan baik.

Menurut Menteri Siti  ada hak yang harus diperhatikan misalnya ketika sektor energi  dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi oleh energi terbarukan. 

Ada angka pemenuhan listrik  yang masih sekitar 1040  s/d 1300 KVA per rumah tangga, padahal untuk negara maju maka angka KVA per rumah tangga mencapai 3300 hingga 5400 KVA. 

Terhadap upaya pengendalian batubara ini  cukup krusial karena mensyaratkan finansial dan teknologi. 

"Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk dibuat road map untuk bagaimana mengurangi PLTU-PLTU yang ditenagai batu bara," jelasnya. 

Baca juga: Kurangi Konsumsi Hewani Jadi Peluang Mitigasi Perubahan Iklim, Dorong Asupan Makanan Nabati!

Menteri Siti juga menjelaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi COP 26 yang persiapannya telah  dilakukan anggota DELRI dalam diskusi-diskusi sejak 2020. 

Indonesia akan memberikan kontribusi terbaik untuk bersama-sama negara-negara di dunia mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim global. 

Sementara itu Presiden COP 26 Alok Sharma menyatakan dirinya mengapresiasi  semua upaya luar biasa yang telah dilakukan Indonesia  dalam pengendalian perubahan Iklim.

Kedatangan dirinya ke Indonesia ini untuk lebih memperkuat komitmen Pemerintah  Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam mencegah kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C seperti yang disepakati pada Persetujuan Paris tahun 2015 lalu. 

"Saya menyampaikan pesan yang konsisten kepada semua negara tentang apa yang perlu kita capai dalam perjalanan menuju COP26 dan juga dalam KTT yang akan kami selenggarakan lima bulan lagi," ujarnya.

Baca juga: Varian Covid-19 Kombinasi India dan Inggris Ditemukan di Vietnam, Menyebar Melalui Udara

Empat hal yang bisa dilakukan untuk mencapai target pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat disebutkan Alok meliputi Pertama, menetapkan target agar kita mencapai (emisi) nol bersih pada pertengahan abad ini, dan menetapkan target pengurangan emisi 2030 sebagai bagian dari upaya kita mencapai (emisi) nol bersih pada 2050. 

Kedua, kami meminta setiap negara untuk menetapkan prioritas adaptasi mereka, segera setelah tiba di Glasgow.

Ketiga, kita harus memobilisasi keuangan untuk mengatasi perubahan iklim, dengan memenuhi komitmen atas $ 100 miliar yang pernah dijanjikan pada tahun 2015 oleh negara-negara donor dan berusaha mendapatkan aliran keuangan dari sektor swasta. 

Keempat, bekerja sama lintas batas dan masyarakat untuk menjaga target 1,5 derajat tersebut tetap dalam jangkauan. 

"Kita harus membangun konsensus antar pemerintah negara di Glasgow nanti, sehingga diskusi kita nanti bisa berhasil," ujar Alok. 

Baca juga: Berkembang Biak di Iklim Tropis Jadi Sebab Infeksi Jamur Hitam Banyak Ditemukan di India

Alok pun mengapresiasi  komitmen Presiden  Jokowi yang tinggi pada pengendalian perubahan iklim yang satu di antaranya diwujudkan dengan menekan angka deforestasi hutan  menjadi terendah sepanjang sejarah Indonesia, serta melakukan langkah-langkah strategis dan terukur dalam pengendalian kebakaran  hutan dan lahan yang berkontribusi signifikan menurunkan emisi karbon Indonesia. 

Presiden COP Alok  juga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang menyatakan akan meletakkan  perubahan  iklim dan biodiversitas menjadi substansi penting pada pertemuan G-20. 

Pada kunjungannya ke Indonesia kali ini, selain bertemu dengan Menteri LHK di Kantor Pusat Kementerian LHK Gedung Manggala Wanabakti, Presiden COP 26 Alok juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Menko Marves, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM.