Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darmaputra, menyatakan, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) wajib dilakukan negara manapun, termasuk Indonesia.

Hal itu, menurut Rizal penting dalam menjaga kedaulatan.

Rizal mengatakan investasi pada sektor pertahanan dan keamanan (hankam) merupakan keharusan dan tidak boleh terhenti sekalipun kondisi negara sedang terpuruk seperti sekarang yang dilanda pandemi Covid-19.

"Yang namanya ancaman terhadap kedaulatan bangsa, ancamannya, kan, tidak bisa menunggu sampai Covid-19 selesai dan (modernisasi alutsista) itu juga tidak bisa terputus," ucap Rizal.

Baca juga: Prabowo Rapat dengan DPR, Bahas soal Anggaran Modernisasi Alutsista yang Mencapai 1.700 Triliun

Program dalam modernisasi alutsista, kata Rizal, harus tetap dilakukan, tetap dipenuhi karena suatu kesinambungan. Kesinambungan itu yang harus dijalankan karena satu proses yang panjang, dari pemerintah sebelumnya dan dari menteri sebelumnya, menteri sekarang, dan mungkin menteri yang akan datang.

Rizal melanjutkan, Indonesia telah merancang strategi modernisasi alutsista dan tertuang dalam Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF). Disusun sejak 2007 lalu dan dibagi menjadi tiga rencana strategis (renstra) hingga 2024.

"Sekarang kita lagi pemenuhan ke MEF III. Tentu itu harus kita jalani karena itu sudah blue print," ucapnya.

Baca juga: Kata Prabowo Usai Rapat Bersama DPR Bahas Modernisasi Alutsista: Rencana Ini Akan Kita Godok Bersama

Rizal menerangkan, penyusunan MEF, yang juga meliputi pembangunan industri pertahanan, penelitian dan pengembangan (litbang), alih teknologi (transfer of technology/ToT), dan program nasional, ini tidak semudah "membalikkan telapak tangan".

Hal itu dirancang berdasarkan estimasi terhadap ancaman keamanan nasional hingga respons terhadapnya.

Membangun kekuatan sistem pertahanan menjadi salah satu respons negara atas ancaman yang akan terjadi. Pelaksanaannya melalui modernisasi alutsista, yang termasuk proses jangka panjang.

"Jadi, tidak bisa karena ada Covid-19, ada persoalan seperti ini, lantas kita setop. Nanti untuk memulainya lagi berat. Memang sekarang dalam kondisi yang berat, tapi harus tetap dilalui," ucapnya.

Rizal berujar, potensi meluasnya eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS) antara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dengan China merupakan salah satu ancaman aktual bagi Indonesia meskipun hanya Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) yang diklaim "Negeri Tirai Bambu".

Baca juga: Pengamat Sebut Rencana Belanja Alutsista Rp 1.785 Triliun Tergolong Kecil

"Namun, kita juga harus siap seandainya terjadi perluasan dari konflik, mau tidak mau kita pasti akan terseret," imbuh Rizal.