Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membawa masalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ke Rapat Harian MUI.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis mengatakan dirinya akan mencoba membawa masalah ini ke dalam Rapat Pimpinan Harian MUI. 

Sehingga nantinya, kata dia, akan muncul tanggapan resmi dari MUI. Hal tersebut disampaikan Cholil usai menerima kedatangan 12 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK di kantor MUI Pusat Jakarta Pusat pada Kamis (3/6/2021).

‘’Kita akan bawa masalah ini ke dalam rapat Pimpinan Harian MUI untuk memastikan langkah apa yang akan diambil MUI," kata Cholil di laman resmi MUI, mui.or.id, pada Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Pimpinan KPK Tolak Pencabutan SK Penonaktifan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Ini Alasannya

Kedatangan dua belas pegawai KPK tersebut disambut Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi dan Cholil.

Usai pertemuan itu, Cholil mengatakan, kedatangan mereka dalam rangka mengadukan proses seleksi TWK.

Baca juga: Manipulatif dan Sungguh Ironis, Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai

Cholil mengarakan mereka menyaksikan bagaimana untuk menjadi ASN di KPK masih harus menjalani TWK, sementara di lembaga lain seperti Komnas HAM tidak perlu. 

Pegawai di Komnas HAM, menurut mereka, langsung menjadi ASN tanpa TWK terlebih dahulu. ‘’Pegawai KPK tersebut juga menceritakan bahwa mereka sudah banyak yang bekerja selama belasan tahun dan bahkan tidak pernah kesandung masalah etik," kata Cholil.

Cholil menambahkan, kehadiran pegawai KPK itu ke MUI juga untuk mempersoalkan materi TWK. Soal-soal di TWK, menurut mereka, tidak mencerminkan keahlian bahkan tidak mencerminkan kebangsaan.

Selain itu, kata dia, mereka juga menceritakan bahwa mereka tidak nyaman dengan banyaknya serangan termasuk berbagai fitnah yang ditujukan kepada mereka mulai dari Taliban sampai anti-NKRI.