TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah sudah benar dengan mengambil kebijakan untuk membatalkan pemberangkatan haji 2021.

Hal ini disampaikan Dasco setelah beredarnya surat keberatan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia atas pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily terkait haji 2021.

Adapun surat itu ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. 

"Mengenai surat Dubes Arab Saudi yang ditujukan kepada ketua DPR yang kemudian tersebar kemana-mana, saya menyampaikan begini. Kemarin waktu di DPR saya ditanya oleh teman wartawan, bagaimana soal haji dan masalah vaksinnya. Saya jawab bahwa kita jangan dulu bicara masalah vaksinnya diterima atau tidak oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi pastikan dulu apakah kita mendapat kuota haji atau tidak, karena saya dengar kita kemungkinan tidak dapat kuota haji. Itu aja yang saya bilang kemarin," kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/6/2021). 

Dia juga membantah tak ada komunikasi dari DPR ke beberapa pihak dan otoritas terkait haji selama ini. 

Baca juga: Sembilan Hari Proses Pengembalian Setoran Dana Jemaah Haji

Justru, kata dia, hingga batas akhir persiapan haji untuk jemaah Indonesia yaitu 28 Mei 2021, Arab Saudi belum juga memberikan kepastian. 

"Tapi saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk yang disampaikan di surat itu, komunikasi yang punya otoritas. Sampai tanggal 28 Mei, limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji, itu kita belum dapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi," ujar Dasco.

Oleh karena itu, Dasco menegaskan keputusan yang diambil oleh Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia sudah benar dengan membatalkan pemberangkatan haji 2021. 

"Sehingga sudah benar Kemenag kemudian mengambil sikap untuk tidak menyelenggarakan lagi, karena tidak mungkin persiapan dari 28 Mei sampai kemudian lebaran haji. Waktunya mepet kemudian itu diselenggarakan. Itu pemerintah sudah bagus bersikap. Dan saya juga tidak mengada-ngada, karena dengan perhitungan waktu itu dan kita sudah cek juga belum ada kabar dari Arab Saudi kita dapat kuota haji atau tidak," jelasnya. 

Lebih lanjut, politikus Gerindra itu meminta Dubes Arab Saudi untuk Indonesia tidak bereaksi berlebihan dengan mengeluarkan surat keberatan tersebut. Sebab seharusnya pihak Arab Saudi lah yang harus menyampaikan informasi mengenai kepastian pelaksanaan ibadah haji 2021.

"Jadi kemudian jangan bereaksi berlebihan, Pak Dubes. Yang saya tanyakan ini bukan pemerintah yang salah. Cukup memastikan dan menyampaikan informasi resmi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam hal pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di tengah pandemi COVID-19," tandasnya.