Sebab, Adi melihat pelemahan KPK terjadi akibat DPR menyetujui revisi UU KPK.

"Saya 1.000 persen mengamini Mahfud MD. Soalnya kondisi KPK saat ini (terjadi) karena DPR menyetujui revisi UU KPK meski ditolak aktivis dan kelompok civil society. Proses pengesahannya juga sangat cepat," kata dia.

Adi juga menyebut persoalan lembaga antirasuah tersebut harus dilihat secara menyeluruh.

Seperti di hulu, ada keputusan kontroversi pemerintah yang disetujui DPR.

Sementara di hilir, Komisioner KPK hanya menerjemahkan UU yang sudah disahkan legislator dan pemerintah.

"Publik harus mempelototi persoalan hulu. Ada DPR yang sahkan UU ini. Hampir semua parpol setuju. Coba parpol menolak, tak mungkin begini KPK kondisinya sekarang," tandasnya.

Mahfud MD Ungkap Jokowi Sempat Ingin Terbitkan Perppu KPK

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara terkait polemik yang muncul di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini.

Mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) ini ikut menyayangkan polemik 51 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Mahfud mengaku dirinya berada di pihak yang sama dengan lembaga antirasuah tersebut.

Namun, menurutnya, sejumlah pihak punya pendapat lain.

Baca juga: Mahfud MD Buka Suara soal Polemik TWK di KPK, Minta Jokowi Tak Disalahkan, Tuding Parpol dan DPR

Termasuk para koruptor yang dendam dengan KPK dan berusaha untuk dapat melemahkannya dengan cara apapun.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021) lalu.

"Saya sangat hormat pada anak anak ini semua. Tetapi orang yang merasa punya data lain dan koruptor-koruptor yang dendam dan koruptor yang belum ketahuan tetapi takut ketahuan ini sekarang bersatu untuk hantam itu," kata Mahfud, dilansir Tribunnews.