TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyoroti masalah anggaran penanganan sengketa dan konflik pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang hasil kinerjanya dianggap tidak jelas.

Selama ini kementerian itu, dinilai penuh dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sehingga Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil diminta jangan jadi ABS (Asal Bapak Senang).

"Pak Menteri perlu kroscek ke bawah. Penguatan lembaga tidak mungkin terjadi kalau pak menteri tidak turun langsung. Bapak jangan jadi ABS," kata Junimart dalam Rapat Kerja terkait anggaran di  Kementerian ATR/BPN, Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Gara-gara Sengketa Tanah, Pria Ini Nekat Hadang Bus lalu Bacok Penumpang, Korban Tetangga Sendiri

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan agar Sofyan Djalil, berhati-hati terkait penanganan sengketa konflik pertanahan yang sangat besar tetapi hasil kinerjanya tidak jelas.

"Anggarannya cukup besar tapi hasil kerjanya tidak jelas, kasihan Pak Menteri," ucapnya.

Kepada Menteri ATR/BPN, Junimart juga menceritakan tentang kunjungan kerja spesifik yang baru saja dilakukan ke Pekanbaru.

Di sana, pihaknya menerima banyak sekali keluhan tentang pertanahan ini.

Baca juga: Diduga Gara-gara Sengketa Lahan, 1 Orang Tewas dan 3 Lainnya Luka-luka

"Ada Kementerian Kehutanan meminta BPN membatalkan sertifikat tanah, padahal sudah 20 tahun tanah sudah dikuasai masyarakat, sebelum zaman kemerdekaan. Ketika kehutanan datang mengatakan itu kawasan hutan, meminta kepada kakanwil BPN untuk membatalkan sertifikat tanah masyarakat. Saya bilang jangan batalkan, jangan mau dilempar tanggung jawab begitu sama Kementerian Kehutanan," ucapnya.

"Tolong sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian ATR tidak boleh Kementerian lain mencampuri kewenangan dari ATR, kecuali perintah pengadilan yang sudah inkrah. Karena ini menyangkut anggaran kasihan rakyat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Junimart meminta Menteri Sofyan untuk turun langsung ke Pekanbaru guna mengecek langsung informasi yang diberikan.

Menurutnya, ada sekitar seratus ribu sertifikat tanah yang diminta batal oleh Kementerian Kehutanan.

"Ini sangat penting dan urgent untuk pak menteri ketahui. Jangan sampai kita semua ini jadi Mafia tanah jangan sampai para PNS yg di Kementerian jadi mafia tanah," ucapnya.

Baca juga: KLHK dan ATR/BPN Sepakat Atasi Hambatan di Tingkat Bawah

Selain itu, Junimart juga menyoroti maraknya “permainan” dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Kata dia, program gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu banyak dimanipulasi oleh jajaran PNS.

"PTSL bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menumpuk uang melalui PTSL itu. Tentang realisasi program sudah dan akan," pungkasnya.