Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menilai serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada APBN 2021 yang sangat rendah akan berimplikasi pada gagalnya upaya pemerintah melalui APBN memberikan stimulus pada pemulihan ekonomi nasional sektor perikanan.

Untuk itu, dia melihat perlu ada langkah terobosan dan antispasi agar spending atau serapan anggaran Kementerian kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan terutama dalam periode 3 bulan ini.

Diketahui, sampai dengan 1 Juni 2021, realisasi anggaran KKP masih tergolong sangat rendah yaitu hanya 24,07 persen.

Baca juga: Menteri Trenggono Usul Tambahan Anggaran KKP Tahun 2022 Sebesar Rp 8,043 Triliun

“Dari Pagu Rp 6,5 triliun, KKP hanya mampu belanja sebanyak Rp 1,5 triliun atau sekitar 24,04 persen," kata Abdi, kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Dari belanja tersebut, program budidaya perikanan hanya berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 193 miliar dari pagu Rp 1,1 triliun.

Baca juga: Menteri KKP Ajak Seluruh Dunia Berantas Praktik Illegal Fishing

“Ini ironis dan tidak sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan sektor budidaya di masa kepemimpinan Menteri Trenggono,” kata Abdi.

Abdi mengkhawatirkan bahwa kondisi ini akan mengakibatkan upaya peningkatan produksi perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan tidak akan mencapai sasaran.

“Belanja sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting menstimulus ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam terutama dalam hal penyediaan infrastruktur guna mendukung produksi,” jelas Abdi.

Sementara itu, Peneliti DFW Indonesia Muhamad Arifuddin mengatakan bahwa template program dan anggaran setiap tahun di KKP tidak pernah berubah sehingga serapan anggaran semestinya bisa lebih ditingkatkan.

“Templatenya sudah pakem sehingga agak mengherankan jika realisasi anggaran KKP sampai dengan saat ini masih sangat rendah,” kata Arif.

Selain itu, Arif menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

“Dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan sudah menetapkan budidaya sebagai core program, tapi sampai dengan Juni 2021 belum ada hal signifikan yang dikerjakan untuk mendukung budiddaya perikanan dalam realisasi APBN KKP,” kata Arif.

Sejauh ini, pihaknya belum melihat pogress dari rencana KKP dalam mengembangkan areal tambak sejauh 200.000 ha yang telah dicanangkan pada awal tahun 2021.

“Lokasi pengembangan tambak 200.000 ha belum ada dalam budget planning KKP, sehingga ini akan menjadi pertanyaan publik, bagaimana mau genjot produksi bududaya jika lahan dan lokasi belum definitif,” imbuhnya.

Arif berharap agar Menteri Kelautan dan Perikanan bisa segera menyampaikan ke publik, apa rencana aksi yang akan dilakukan KKP untuk merealisasikan peningkatan produksi budidaya secara detail.

“Perjalanan APBN 2021 sudah satu semester, tapi belanja untuk budidaya perikanan masih rendah dan memprihatinkan," pungkas Arif.