Profesor Jepang: Kepemimpinan Megawati Istimewa, Tetap Bertahan Meski Ditentang Rezim Orba
Guru Besar dari Jepang akui kepimpinan Megawati mampu warisi gaya Soekarno yang simpati pada rakyat jelata.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah profesor menyampaikan dukungannya atas rencana Universitas Pertahanan (Unhan) memberikan gelar profesor (guru besar tidak tetap) kepada Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri.
Para profesor ini bahkan termasuk yang memberikan rekomendasi agar gelar tersebut diberikan kepada Megawati.
Profesor Mizuno Kosuke, yang adalah emeritus of development studies di Kyoto University Japan, merekomendasikan putri Bung Karno diberi gelar guru besar dalam kepemimpinan strategis.
"Karena ia telah diakui sebagai pemimpin politik nasional yang sukses untuk demokratisasi di Indonesia, dan juga pembangunan kelembagaan di tingkat pemerintahan," ungkap Mizuno dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).
Baca juga: Wacana Duet Megawati-Prabowo, Gerindra: Wacana Boleh Saja Tapi Jangan Buat Suasana Tidak Kondusif
Menurut pria yang menjadi profesor tamu di Universitas Indonesia dan beberapa kampus terbaik dunia lainnya itu, Megawati adalah wakil presiden wanita pertama Indonesia.
Dia juga tercatat menjadi presiden wanita pertama.
Selain itu, Megawati juga memimpin partai politik sejak PDI di tahun 1993, hingga PDI Perjuangan saat ini.
Peran pentingnya juga menonjol sebagai pemimpin regional dalam membawa negara dan pemerintahan Indonesia ke tingkat pencapaian kepemimpinan.
Yang tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di tingkat global.
"Dari perspektif ilmu politik, saya percaya pemerintahan dan kepemimpinannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah implementasi nyata dari Kepemimpinan Politik," tukas Mizuno.
Baca juga: Ini Alasan Universitas Pertahanan Berikan Megawati Soekarnoputri Gelar Profesor Kehormatan
Yang istimewa, Megawati melalui semuanya dengan baik walau benar-benar ditentang oleh rezim otoriter Soeharto.
Sempat diserang dengan pengerahan kekuatan polisi dan tentara di peristiwa 27 Juli 1996, Megawati terbukti tetap menjadi ketua dan melindungi partai dengan segala cara.
"Usahanya sungguh berani dan berarti dalam proses demokratisasi di Indonesia. Usahanya mendapat simpati dan dukungan tidak hanya dari anggota PDI, tetapi juga dari masyarakat di Indonesia. Sungguh dia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Presiden Soeharto, dan demokratisasi di Indonesia," ungkap Mizuno.
Saat menjabat di eksekutif pemerintahan Indonesia, Megawati membangun kelembagaan demokratisasi Indonesia.