Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Wacana PPN Jasa Pendidikan, Ketua Komisi X DPR: Biaya Pendidikan Akan Kian Mahal

Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan menuai kontroversi.

Soal Wacana PPN Jasa Pendidikan, Ketua Komisi X DPR: Biaya Pendidikan Akan Kian Mahal
ist
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan menuai kontroversi.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan wacana ini akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Salah satunya biaya pendidikan akan kian mahal.

“Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena pajak ini oleh lembaga pendidikan akan dibebankan kepada wali murid. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi,” ujar Syaiful Huda, kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Dia memahami jika pemerintah berusaha memperluas basis objek pajak di tanah air.

Langkah ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara.

"Kami memahami jika 85% pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian pemerintah harusnya berhati-hati untuk memasukan sektor pendidikan sebagai objek pajak,” katanya.

Baca juga: PSI Pertanyakan Rencana Pengenaan PPN Sembako

Huda mengatakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memang sebagian dilakukan kalangan swasta.

Bahkan ada sebagian dari penyelenggara pendidikan memasang tarif mahal karena kualitas kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas