TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menutup pendaftaran peserta Komponen Cadangan (Komcad) di Pulau Jawa. Sejak pendaftaran dibuka pada 2 Juni 2021 lalu, antusias masyarakat untuk bergabung teryata sangat tinggi.

Juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut jumlah peminat Komcad hampir mencapai 10 ribu.

"Sampai ditutup pendaftaran Komponen Cadangan di Pulau Jawa, pada tanggal 7 Juni yang lalu, jumlah pendaftar sangat antusias, sampai ditutup jumlah pendaftar baik online maupun offline mendekati 10 ribu orang," ujar Dahnil melalui keterangan tertulisnya, Jumat (11/6/2021).

Lonjakan pendaftar itu dinilai sebagai bukti tingginya antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam program Komcad. Pasalnya, Kemhan hanya akan menerima 2.500 orang untuk seleksi tahap pertama.

"Antusiasme ini menunjukkan semangat anak bangsa untuk berkontribusi terhadap pertahanan negara," ucap Dahnil.

Dahnil menyatakan setelah proses pendaftaran rampung, seluruh pendaftar akan melalui tahapan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Kemhan Akan Buka Seleksi Komcad Mulai Bulan Depan, Pendidikan Digelar di 4 Rindam di Pulau Jawa

Seleksi yang sedianya dilaksanakan di rindam-rindam itu akan dimulai pada 7-17 Juni 2021. Kemudian para peserta mengikuti pelatihan dasar militer selama 3 bulan.

"Yang terpilih, masuk tahap Latsarmil (Pelatihan Dasar Militer) selama 3 bulan, sebanyak 2.500 orang mulai 21 Juni sampai dengan 21 September," ungkap Dahnil.

Baca juga: Komisi I DPR Minta Senjata Canggih yang Dipakai Komcad Disimpan di Markas TNI Bukan di Kemhan

Setelah melewati tahap pelatihan, nantinya 2.500 prajurit Komcad ditugaskan membantu kerja dan tugas TNI. "Setelah itu akan ditetapkan sebagai anggota Komcad guna memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI kita untuk pertahanan negara," kata Dahnil.

Baca juga: Kemhan Targetkan Akselerasi Rekrutmen Komcad Hingga 25 Ribu Personel Sampai Tahun Ini

Program Komcad ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021. Aturan ini berisikan implementasi bela negara bagi masyarakat umum.

Dalam Pasal 48 PP tersebut dijelaskan Komcad terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana nasional.

Pasal 49 menjelaskan, Komcad bisa terdiri dari beberapa matra layaknya personel TNI. Umur personel Komcad antara 18-35 tahun. Kemhan memastikan para pelamar bersifat sukarela tanpa adanya paksaan.

Terkait program Komcad ini, sejumlah pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 itu sudah digugat oleh Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (31/5/2021).

Pemohon menganggap sejumlah substansi bertentangan dengan hukum dan HAM. Misalnya, Pasal 4 UU PSDN soal ruang lingkup ancaman yang meliputi ancaman militer, ancaman non militer, dan ancaman hibrida.

Koalisi menyebut rentan digunakan untuk menghadapi kelompok masyarakat dengan dalih ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri.

"Hal itu dapat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat," demikian keterangan koalisi.(tribun network/git/dod)