Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

LP Ma'arif NU Tolak Rencana Penarikan Pajak Untuk Jasa Pendidikan

Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU KH Arifin Junaidi menolak rencana pemerintah menarik pajak terhadap jasa pendidikan.

LP Ma'arif NU Tolak Rencana Penarikan Pajak Untuk Jasa Pendidikan
TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Ilustrasi pendidikan. Lembaga Pendidikan Maarif NU menolak rencana pemerintah menarik pajak terhadap jasa pendidikan. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU KH Arifin Junaidi menolak rencana pemerintah menarik pajak terhadap jasa pendidikan.

Ia meminta pemerintah segera menganulir rencana tersebut.

"LP Ma'arif NU PBNU menolak rencana penghapusan bebas pajak bagi lembaga pendidikan, dan meminta pemerintah membatalkannya," ujar Arifin melalui keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Menurut Arifin, alasan pemerintah menarik pajak dari jasa pendidikan tidak dapat dipahami.

Arifin menyinggung rencana pemerintah yang sempat memasukan pendidikan dalam RUU Omnibus Law.

"Setelah gagal memasukkan pendidikan dalam rezim bisnis saat menyusun RUU Omnibus Law, kini pemerintah akan mengenakan pajak bagi lembaga pendidikan," ucap Arifin.

Baca juga: Puteri Komarudin Minta Kemenkeu Hati-hati Soal Pajak atas Barang Kebutuhan Pokok

Penarikan pajak, menurut Arifin, bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa dari pemerintah dan masyarakat.

"Ini bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa yang menuntut peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Harusnya pemerintah mendukung partisipasi masyarakat," kata Arifin.

LP Ma'arif NU, Arifin mengungkapkan sampai saat masih terus bergerak dan bergiat di bidang pendidikan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Melainkan untuk terus berperan serta dalam upaya mencerdaskan bangsa sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945.

Baca juga: Pimpinan MPR Tegaskan Rencana Pajak Jasa Pendidikan Tidak Sesuai Pancasila

LP Ma'arif NU, katanya, bergiat di bidang pendidikan jauh sebelum kemerdekaan RI. Saat ini LP Ma'arif NU menaungi sekitar 21.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia, sebagian besar ada di daerah 3 T.

"Dalam menetapkan biaya pendidikan yang harus ditanggung murid, jangankan menghitung komponen margin dan pengembalian modal, dapat menggaji tenaga didik kependidikan dengan layak saja merupakan hal yang berat. Karena hal itu akan sangat memberatkan orang tua murid," kata Arifin.

Hal tersebut yang menyebabkan gaji tenaga didik kependidikan di lingkungan LP Ma'arif NU harus diakui masih jauh dari layak, karena jauh di bawah UMK.

Ikuti kami di
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas