PAN dan Muhammadiyah Bagi Tugas, Menentang Rencana PPN untuk Pendidikan
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti rencana pemerintah menerapkan PPN termasuk untuk sektor pendidikan.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti rencana pemerintah menerapkan PPN termasuk untuk sektor pendidikan.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan, PAN tegas menolak rencana tersebut.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumsel, Sabtu (12/6/2021).
Baca juga: APPSI: Wacana Pajak Sembako Bukti Negara sedang Bokek
"Sesuai arahan Muhammadiyah, PAN akan berjuang keras di parlemen untuk menolak penerapan kebijakan tersebut. Kita bagi tugas, Muhammadiyah sebagai ormas, berjuang di gerakan masyarakat sipil. PAN berjuang di parlemen," kata Wakil Ketua MPR RI itu.
Zulhas menyebut memang seharusnya ormas dan partai politik bekerja sama dan saling bersinergi, bukan mengerjakan tugas secara tumpang tindih.
Baca juga: Pajak Sembako Jadi Kontroversi, Komisi XI Klaim Belum Terima Draf Revisi UU KUP
Ormas tidak perlu jadi partai politik dan partai politik tidak perlu mengerjakan tugas ormas.
"Itulah esensi dari demokrasi. Maka dulu Muhammadiyah melahirkan PAN. Untuk berjuang di parlemen," ucapnya.
Kunjungan Zulhas ke Sumsel kali ini sekaligus dengan acara peresmian Rumah PAN Sumsel dan rakerwil serta pelantingan DPW dan DPD-DPD PAN se-Sumatera Selatan.
Zulhas datang bersama Ketua MPP PAN Hatta Rajasa, Ketua POK DPP PAN Mumtaz Rais dan Anggota DPR RI Hafizs Thohir serta Athari Gauthi Ardi.
Baca juga: Sejumlah Parpol Tolak Wacana PPN Sembako, PKS Anggap Pemerintah Makin Ngawur, PSI Nilai Kurang Bijak
"Alhamdulillah sekarang DPR RI PAN dari Sumsel ada dua orang, Insya Allah berikutnya empat orang," pungkas Zulhas.