Menko Airlangga: Rekomendasi BPK Berperan Matangkan Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi
Pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus dan terutama untuk menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus dan terutama untuk menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran akibat dampak pandemi.
Saat ini tingkat jumlah yang bekerja di bawah jam kerja berhasil berkurang yang semula 19 juta orang turun sebesar 10,02 juta orang di tahun 2021.
Sehingga mereka sudah kembali kepada jam kerja dan artinya aktifitas sudah kembali dimulai.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pencapaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan agar ekonomi dapat pulih lebih cepat.
Melihat proses pemulihan yang sudah on track tersebut, perekonomian Indonesia dipercaya akan rebound di tahun 2021 dengan perkiraan pertumbuhan di kisaran 4,5-5,3%.
“Pemerintah terus fokus dalam penanganan kesehatan yang disinergikan dengan kebijakan ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden yang menghendaki adanya keseimbangan gas dan rem dalam upaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Airlangga dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (15/6/2021).
Baca juga: Airlangga Sebut Vaksin Sputnik Sedang Dievaluasi di Indonesia : Sudah Ada yang Didaftarkan ke BPOM
Program pelatihan semi-bansos Kartu Prakerja diinisiasi Pemerintah untuk diberikan kepada para angkatan kerja yang terdampak Covid-19.
Tahun 2020, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 5,9 juta penerima dengan berbagai kisah sukses yang muncul hasil dari pelatihan dan pemanfaatan insentif yang diterima.
Sedangkan selama semester I tahun 2021, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 2,8 juta penerima.
“Lulusan Program Kartu Prakerja yang telah menerima pelatihan dapat menjalankan usaha produktif dengan dukungan pembiayaan dari integrasi program KUR dan Prakerja. Integrasi program ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan basis pelaku usaha skala mikro dan kecil,” tegas Airlangga.
Sehubungan dengah hal tersebut, Pemerintah memberikan prioritas kepada UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap PDB hingga 61%.
Salah satu bentuk bantuan yang diberikan adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang pada tahun 2020 lalu telah membantu 9,8 juta pelaku usaha mikro mempertahankan usahanya selama pandemi. BPUM tahun 2021 diteruskan dengan target 12,8 juta usaha mikro.
Baca juga: Menko Airlangga Ingatkan Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan
Dukungan terhadap UMKM juga terus diberikan selama pandemi melalui pembiayaan KUR. Realisasi KUR sepanjang periode Januari 2021 sampai dengan 14 Juni 2021 telah mencapai Rp111,99 triliun (44,26% dari target tahun 2021 sebesar Rp253 triliun) yang diberikan HM.4.6/148/SET.M.EKON.3/06/2021 kepada 3,06 juta debitur.
Selama pandemi, debitur KUR juga mendapatkan tambahan subsidi bunga, perpanjangan waktu, dan penambahan limit plafon.