"Juga membangun basis rasa memiliki yang luas dan komitmen berbagai pihak," ungkapnya.

Pemerintahan kolaboratif bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. 

Baca juga: Menyamakan Persepsi, Kunci Pelaksanakan Kebijakan Reformasi Birokrasi antara Pusat dan Daerah

Kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome.

Pembangunan kualitas layanan tak luput dari peran para pimpinan. 

"Kuncinya adalah memimpin kolaborasi ini beda dengan memimpin Birokrasi. Birokrasi ini hierarki, kolaborasi lebih ke kemitraan. Pemimpin juga membangun terobosan, mencari peluang, dan orientasi outcome," jelas Taufiq.

Lokakarya ini juga menghadirkan Kepala DPMPTSP Kab. Badung I Made Agus A sebagai narasumber. Agus menerangkan, awalnya pelayanan di Kab. Badung tersebar serta sarana yang belum memadai.

Kondisi tersebut yang dijadikan tantangan bagi jajarannya. DPMPTSP Kab. Badung kemudian menegaskan masalah dan harapan masyarakat Badung. Harapan pertama, masyarakat membutuhkan layanan prima yang mudah, murah, aman, dan nyaman.

Agus menyampaikan, jajarannya memiliki enam strategi. Strategi tersebut adalah membangun komitmen, mengubah paradigma, mengubah layout ruang layanan dan digitalisasi sarana prasarana, pengawasan dan evaluasi, transformasi pelayanan secara online, serta pengembangan inovasi.

Saat ini, Pemkab Badung sedang menyempurnakan aplikasi Layanan Publik Badung. 

"Kami juga siapkan virtual account untuk pembayaran agar masyarakat merasa lebih aman," ungkapnya.