Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penanganan Covid

UPDATE Vaksinasi Gotong Royong: Vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax Tak Dapat Digunakan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

UPDATE Vaksinasi Gotong Royong: Vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax Tak Dapat Digunakan
Tribunnews/Herudin
Petugas medis menyiapkan vaksin di Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19. 

"Indonesia tidak mungkin untuk pilih-pilih jenis vaksin yang dihibahkan secara gratis oleh COVAX karena seluruh dunia masih berebut vaksin,” jelas Nadia.

Baca juga: Pemerintah Yakin Vaksin Covid-19 Masih Ampuh Melawan Varian Delta Virus Corona B1617.2

Ia menambahkan, hal ini tidak berlaku bagi empat jenis vaksin lain yang telah dan akan dipergunakan dalam Program Vaksinasi Nasional, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax.

Keempat jenis vaksin ini hanya boleh dipergunakan untuk program vaksinasi pemerintah, dan tidak dapat dipergunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong.

“Selain itu, vaksin Covid-19 yang diperoleh dari hibah atau bantuan tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata sebagai pembeda dengan vaksin Gotong Royong,” pungkas Nadia.

Baca juga: Hampir 100 Persen Guru dan Staf Sekolah di Bangkok Telah Divaksinasi Covid-19

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.
Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. (Tangkap Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Aturan Baru Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Berdasarkan informasi pada laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, dalam aturan yang baru juga mengatur penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di faskes sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Adapun aspek pembiayaan, bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN, akan didanai melalui mekanisme penadaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Lapas Melonjak, Sahroni: Percepat Vaksinasi untuk Para Napi

Adapun pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III program Jaminan Kesehatan Nasional, atau di atas kelas III atas keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pembaruan ketentuan ini, merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi, dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Covid-19

Penulis: Nuryanti
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas