ICW: Kami Minta KPK Tak Sebarkan Informasi Bohong Soal TWK
ICW minta tak memberikan informasi bohong atau hoaks terkait hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawainya.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan itu wajib dipenuhi secara tertulis paling lambat 10 hari kerja.
Waktu itu dapat diperpanjang 7 hari dengan memberikan alasan penundaan secara tertulis.
"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," ujarnya.
Sebagai informasi, perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK, Hotman Tambunan dan Iguh Sipurba, telah telah mengirimkan permintaan keterbukaan informasi sejak 31 Mei 2021.
Selanjutnya, PPID KPK yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat telah membalas permintaan informasi pada Jumat (11/6/2021).
"Namun ada keanehan dalam jawaban yang diberikan. Dalam jawaban tersebut, PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara untuk pemenuhan informasi tersebut. Padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021," kata Iguh dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan.
