TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wacana jabatan presiden 3  periode kembali mencuat.

Hari ini, Sabtu (19/6/2021) digelar Syukuran Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024.

Terkait hal itu, pihak Istana Kepresidenan RI melalui Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Presiden Jokowi tetap berpegang teguh kepada Konstitusi.

"Mengingatkan kembali, Presiden Jokowi tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, , Sabtu (19/6/2021).

Menurut Fadjroel. sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama menyebutkan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Baca juga: Mewacanakan Presiden 3 Periode Adalah Mereka Yang Tak Mau Lepas dari Kekuasaan

Selain itu, lanjut dia, Jokowi telah dua kali menyatakan menolak wacana jabatan presiden selama tiga periode.

Penolakan pertama disampaikan pada 2 Februari 2019.

Saat itu, kata Fadjroel, Jokowi menyinggung apabila ada pihak yang mengungkap presiden dipilih tiga periode memiliki motif tertentu.

"Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi.

Kemudian, penolakan kedua disampaikan pada 15 Maret 2021.

Saat itu, Kepala Negara menyatakan tidak ada niat dan tidak berminat menjadi Presiden RI untuk tiga periode.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ungkap Fadjroel kembali mengutip pernyataan Jokowi.

Dengan demikian, Fadjroel menegaskan, sikap Jokowi seharusnya menjadi pegangan semua pihak.

"Sikap presiden dalam dua kali kesempatan di atas yang harus menjadi pegangan semua pihak," katanya.

Tiga periode

Sebelumnya diberitakan, sebuah komunitas relawan bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 menginginkan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris Jenderal Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan, komunitas ini terbentuk untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia pasca-pilpres sebelumnya.

Menurut Ivan, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di Pilpres selanjutnya, maka komunitas menginginkan Jokowi Prabowo maju berpasangan dalam Pilpres 2024.

"Dan memang sepertinya Jok-Pro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrim di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya cebong dan kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Ivan menilai, komunitas Jok-Pro 2024 sudah lelah dengan adanya polarisasi ekstrim yang terbentuk pasca pilpres sebelumnya.

Menurut dia, hal itu telah membuat adanya isu-isu SARA, dan isu primordial yang kerap digaungkan baik kubu Jokowi maupun Prabowo.

"Jadi kami menginginkan pencegahan terhadap polarisasi ekstrem. Jadi kami enggak mau tuh polarisasi ekstrim itu terjadi lagi di Pilpres 2024," ujarnya.

Terkait siapa yang menggagas komunitas ini, Ivan mengungkapkan bahwa ada tiga orang penggagas, termasuk dirinya.

Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang menjabat sebagai penasihat Komunitas.

Satu lagi penggagas Komunitas Jok-Pro 2024 adalah Baron Danardono Wibowo yang menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Jok-Pro 2024.

"Kalau ditanya siapa penggagasnya? Ya saya, Pak Baron, lalu ada Mas Qodari sebagai penasihat di Jok-Pro 2024," tutur Ivan.

Ia menceritakan bagaimana komunitas ini terbentuk bermula dari komunikasi antara dirinya, Baron Danardono Wibowo, dan Qodari yang sama-sama menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden RI pada 2024.

Namun, kemudian Qodari mengusulkan agar Jokowi dipasangkan dengan Prabowo Subianto.

Usulan itupun disetujui oleh Ivan dan Baron, hingga akhirnya muncul Komunitas Jok-Pro 2024.

"Saya dengan Pak Baron langsung berpikir wah ini nih (Jokowi Prabowo) cocok untuk kita dukung," kata dia.