Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kartu PraKerja

Program Kartu Prakerja Telah Jalani Audit Inspektorat Kementerian, BPK, BPKP, hingga Taati Saran KPK

Kartu Prakerja disebut telah menjalani audit, reviu dan evaluasi oleh Inspektorat Kementerian, BPK, BPKP, hingga KPK.

Program Kartu Prakerja Telah Jalani Audit Inspektorat Kementerian, BPK, BPKP, hingga Taati Saran KPK
TRIBUNNEWS.COM/SRI JULIATI
Ilustrasi Program Kartu Prakerja 

TRIBUNNEWS.COM - Pelaksanaan Program Kartu Prakerja disebut telah menjalani audit, reviu dan evaluasi oleh sejumlah lembaga.

Mulai dari Inspektorat Jenderal Kemenko Perekonomian, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Direktur Hukum, Umum dan Keuangan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Sidiq Juniarso, saat menjadi narasumber kegiatan seri diskusi ‘Bicara Prakerja’ bertopik ‘Good Governance Program Kartu Prakerja’ di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jumat (18/6/2021).

Menurut Sidiq, setiap auditor memiliki ruang lingkup masing-masing dalam menjalankan fungsi pemeriksaannya.

Ruang lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Perekonomian misalnya, ada pada monitoring proses pengadaan barang dan jasa, baik tenaga ahli dan badan usaha serta output dari masing-masing penyedia jasa tersebut.

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memiliki ruang lingkup monitoring anggaran dan realisasi penyaluran dana Kartu Prakerja secara berkala, dan reviu atas laporan penggunaan dana Kartu Prakerja.

Baca juga: Kartu Prakerja Buktikan Diri Sebagai Program yang Inklusif di Tengah Pandemi

Dua lembaga lain yakni BPKP melakukan pemeriksaan ruang lingkup dalam aspek pemeriksaan kinerja dan juga verifikasi atas realisasi pembayaran biaya pelatihan Peserta Kartu Prakerja.

Sementara BPK melakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara dan Laporan Keuangan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.

Sementara itu dengan KPK, melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Nomor B/1471/LIT.05/10-15/03/2021 telah menyampaikan hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja pada 29 Desember 2020.

"KPK menilai bahwa seluruh saran perbaikan KPK yang telah disepakati telah diimplementasikan," jelas Sidiq, dikutip dari keterangan resmi.

Halaman
123
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Arif Fajar Nasucha
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas