Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemilu 2024

Usulan Perpanjang Masa Jabatan KPU Sudah Tepat Atasi Kerumitan Pemilu 2024

usulan perpanjangan masa jabatan KPU di daerah jadi bagian menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Usulan Perpanjang Masa Jabatan KPU Sudah Tepat Atasi Kerumitan Pemilu 2024
kpu.go.id
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Riset Independen Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menilai usulan perpanjangan masa jabatan KPU di daerah jadi bagian menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Persoalan perpanjangan masa jabatan KPU di Daerah bagian dari untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 dengan segala kerumitannya," terang Koordinator Harian KoDe Inisiatif Ihsan Maulana kepada Tribunnews.com, Sabtu (19/6/2021).

Pasalnya kata Ihsan, berkaca dari pengalaman Pemilu Serentak 2019, para penyelenggara yang baru dilantik di tengah bergulirnya tahapan puncak harus dikejar waktu. Jika yang terpilih adalah sosok baru di ranah penyelenggara pemilu, maka mereka membutuhkan waktu adaptasi.

Sehingga menurutnya, proses pergantian penyelenggara di tengah tahapan lebih berpotensi mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi 2024.

"Proses pergantian penyelenggara di tengah himpitan tahapan dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilu," jelas dia.

Namun ia mewanti - wanti KPU agar anggota yang diusulkan adalah mereka yang tak punya catatan masalah. Sehingga mereka yang punya catatan tidak baik, bisa dikecualikan.

"Karena niatan awal memperpanjang adalah untuk optimalisasi tahapan," ujarnya.

Bila DPR dan pemerintah mengakomodir usulan perpanjangan tersebut, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) jadi salah satu opsi, di samping revisi terbatas terhadap pasal krusial UU Pemilu.

Sebab penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU yang sudah menjabat dua periode harus punya kebaruan hukum. 

Mengingat Pasal 10 ayat (9) dan Pasal 92 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur masa jabatan penyelenggara pemilu adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas