SOSOK M Qodari, Usung Wacana Jokowi 3 Periode & Jokowi-Prabowo 2024, Dianggap Langgar Konstitusi
Nama Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, sedang ramai di Twitter, dalam tagar #TangkapQodari.
Penulis: garudea prabawati
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Nama Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, sedang ramai di Twitter, dalam tagar #TangkapQodari.
Hal tersebut lantaran dirinya dianggap telah melanggar konstitusi setelah menyerukan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Ia juga mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden (Wapres) di Pilpres 2024.
Baca juga: Usung Wacana Jokowi 3 Periode, Tagar TangkapQodari Trending Topic di Linimasa Twitter
Tidak hanya itu, Qodari juga membentuk Komunitas Jok-Pro 2024 atau Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024.
Komunitas Jok-Pro 2024 diketahui resmi melakukan acara syukuran dan peresmian Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) di Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2021) kemarin.
Lantas siapakah sosok M Qodari?
M Qodari merupakan seorang pengamat politik, dirinya juga merupakan Direktur Eksekutif Indo Barometer.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Juli 2005-Oktober 2006.
Pada 2003 hingga 2005, dirinya menjabat sebagai Direktur Riset LSI.
Pria kelahiran Palembang, 15 Oktober 1973 ini kerap kali menjadi narasumber menyampaikan hasil surveinya terkait pergerakan politik di Indonesia.
Baca juga: Polemik TWK Dianggap Sumber Petaka Pelemahan KPK, Harapan Terakhir Ada di Tangan Jokowi
Termasuk saat Pilpres 2019 dan Pilkada 2020 yang di antaranya diikuti oleh anak dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Diberitakan Tribunnews sebelumnya, saat Pilpres 2019 dirinya mengatakan siapapun Capres-Cawapres yang terpilih diharapkan dapat membentuk kabinet rekonsiliasi nasional.
Kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat ‘terkoyak’ selama Pilpres 2019.
"Menurut saya prioritas utama bagi kita sekarang ini adalah rekonsiliasi nasional sebagai upaya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa sehubungan dengan polarisasi Pilpres 2019 yang semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari 2014."