Tribun

Manajemen Prakerja Jawab Perihal Monitor dan Evaluasi yang Tidak Melibatkan Pemda

Monitoring dan evaluasi tidak melulu harus lewat perjalanan dinas yang membutuhkan anggaran negara yang cukup banyak.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Manajemen Prakerja Jawab Perihal Monitor dan Evaluasi yang Tidak Melibatkan Pemda
Istimewa
Menko Airlangga saat menemui salah satu alumni Program Kartu Prakerja Gelombang 6 dan pemilik 'Martabak Move On', Abdul Jalal, di Yogyakarta 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajeman Pelaksana Program Prakerja angkat suara pertanyaan publik perihal tidak adanya monitor dan evaluasi yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda) terkait keberlangsungan program ini.

Direktur Eksekutif Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan Program Kartu Prakerja ingin bergerak lebih progresif dalam memperkenalkan metode monitoring dan evaluasi.

Karena menurutnya monitoring dan evaluasi tidak melulu harus lewat perjalanan dinas yang membutuhkan anggaran negara yang cukup banyak.

"Itu ongkosnya sama benefitnya tidak sebanding. Kita pengen menghemat anggaran negara," kata Denni di diskusi virtual bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia secara virtual, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Kapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 18 Dibuka? Ini Penjelasannya

Denni berujar Program Prakerja mengedepankan survei secara digital sebagai jalan untuk tahu pendapat dari 5,5 juta user atau penerima manfaat program ini.

Menurutnya ini lebih efektif ketimbang melakukan monitor langsung dan hanya mewawancarai segelintir orang sebagai testimoni yang tidak mewakili rakyat secara keseluruhan.

"Saya terus terang tidak peduli dengan pendapat pejabat dan pengamat. Stakeholder utama saya 5,5 juta rakyat itu. Karena itu kenapa kita pakai jalan digital," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja dengan hanya melaksanakan kebijakan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 dan disitu tidak ada peran monitoring dan evaluasi pemerintah daerah.

Belum lagi terkait resiko kesehatan karena kasus pandemi Covid-19 yang melonjak dan keterbatasan pihaknya melakukan pertemuan tatap muka kepada jutaan penerima manfaat program Prakerja.

"Saya tidak suka rakyat diskenariokan, biarkan mereka ngomong apa adanya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga berusaha menjaga data para penerima program kartu prakerja.

Denni mengatakan Manajemen Prakerja memiliki dua data, yaitu anecdotal evidence dan empirical evidence.

Data penerima program Prakerja yang telah masuk ini akan dipakai oleh beberapa lembaga penelitian top untuk melakukan riset atas dasar data itu bisa dilakukan analisis sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi.

"Untuk empirical evidence kita menunggu hasil riset 4 lembaga penelitian independen. Ditahun ini insya Allah akan segera keluar, sehingga bukan sekedar testimoni," ujar Denni.

"Kalau program gak pernah ada survei, data, cuma foto-foto kemudian testimoni 5 orang, apa bisa disebut program itu bagus?" lanjutnya.

"Baik buruk, itu bagus untuk kita melakukan evaluasi," kata Denni.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas