Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

DPR Putuskan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Kerja Komisi VII

Kementerian Investasi menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perindustrian menjadi mitra kerja Komisi VII.

DPR Putuskan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Kerja Komisi VII
Tribunnews.com/Chaerul Umam
DPR RI menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (22/6/2021). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terlihat menghadiri rapat tersebut. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu penetapan mitra kerja beberapa komisi di DPR RI.

Penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Dalam rapat tersebut, Puan menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa “Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan”.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa “Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” dan Sesuai Pasal 56 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan bahwa jumlah, ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Puan menyatakan, dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 17 Juni 2021 telah diputuskan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipimpin Nadiem Makarim tetap menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI.

Sementara Kementerian Investasi menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perindustrian menjadi mitra kerja Komisi VII.

“Dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas Alat Kelengkapan Dewan juga memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII,” kata Puan.

Baca juga: DPR RI Gelar Rapat Paripurna, Azis Syamsuddin Tampak Hadir

“Selanjutnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X yang dimulai setelah selesai pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dapat disetujui?” tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota DPR dalam rapat paripurna.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VII Fraksi Golkar, Dyah Roro Esti, menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan V tahun 2020-2021.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas