Tribun

Komisioner KPU Gugat UU Pemilu Soal Sifat Putusan DKPP ''Final dan Mengikat''

Dua Komisoner KPU RI Evi Novida Ginting dan Arief Budiman mengajukan permohonan uji materi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkam

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Komisioner KPU Gugat UU Pemilu Soal Sifat Putusan DKPP ''Final dan Mengikat''
Foto: dok. KPU RI
Ajukan uji materi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua Komisoner KPU RI Evi Novida Ginting dan Arief Budiman mengajukan permohonan uji materi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/6).

Gugatan uji materi tersebut ditujukan terhadap Pasal 458 ayat (13) yang mengatur soal frasa "Final dan Mengikat" putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam UU Pemilu.

"Hari ini saya dan Bu Evi mengajukan permohonan Judicial Review UU 7/2017 terkait dengan frasa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat," terang Komisioner KPU RI Arief Budiman kepada wartawan, Rabu.

Kuasa hukum Evi dan Arief, Fauzi Heri mengatakan para pemohon yang saat ini masih menjabat anggota KPU periode 2017 - 2022 telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh putusan DKPP sebagaimana bunyi frasa dalam pasal tersebut.

Sifat putusan DKPP yang berbunyi "Final dan Mengikat" dinilai nyata merugikan hak para pemohon yang dijamin konstitusi. Pengajuan gugatan ini terdiri dari 82 halaman, yang disertai 73 alat bukti pendukung.

"Dengan keberadaan pasal itu, hak Para Pemohon untuk melakukan upaya hukum di pengadilan terhalangi. Kami akan buktikan dengan 73 alat bukti yang sudah kami bawa," tegas Fauzi.

Menurutnya, putusan "Final dan Mengikat" DKPP tidak bisa disamakan dengan putusan dari lembaga peradilan umum. Sebab DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang Undang - Undang.

Baca juga: Perpanjangan Masa Jabatan, Bisa Dijadikan Momentum Penataan Internal KPU-Bawaslu

Sehingga sifat putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakannya.

"DKPP bukanlah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan," jelas Fauzi.

Para pemohon dalam hal ini Arief dan Evi disebut resah dan takut melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu lantaran dibayangi wewenang DKPP yang punya kekuatan absolut dalam memberi sanksi, serta memberi predikat pelanggar etika.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas