Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YERUSALEM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel secara terang-terangan dan nyata melanggar hukum internasional dengan memperluas permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, Kamis (24/6/2021) waktu setempat.

Seperti dilansir dari Arab News, Jumat (25/6/2021), PBB menilai permukiman itu ilegal dan mendesak pemerintah baru Israel untuk segera menghentikannya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan utusan Mideast PBB Tor Wennesland melaporkan implementasi resolusi Dewan Keamanan 2016 yang menyatakan pembangunan pemukiman itu tidak memiliki "validitas hukum."

Karena itu, PBB menuntut penghentian ekspansi Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Wennesland mengatakan dalam sebuah pengarahan kepada dewan, dalam laporan 12 halaman, bahwa dia merasa sangat terganggu dengan persetujuan Israel atas rencana untuk menambahkan 540 unit perumahan ke pemukiman Har Homa di Yerusalem timur serta pembentukan pos-pos pemukiman.

Dia mengatakan pembangunan tersebut ilegal.

Baca juga: Pemukim Israel Enggan Tinggalkan Permukiman Ilegal di Tepi Barat

"Saya sekali lagi menggarisbawahi, bahwa permukiman Israel merupakan pelanggaran yang sangat penting terhadap resolusi PBB dan hukum internasional," kata utusan PBB itu.

"Itu adalah hambatan utama untuk pencapaian solusi dua negara dan perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif," lanjut dia.

Namun Israel membantah permukimannya ilegal.

Baik Guterres dan Wennesland juga menyerukan kepada otoritas Israel untuk mengakhiri pembongkaran rumah-rumah Palestina dan properti lainnya dan perpindahan warga Palestina.

Guterres dan Wennesland Israel untuk menyetujui rencana yang akan memungkinkan komunitas ini untuk membangun secara legal dan memenuhi kebutuhan pembangunan mereka.

Baca juga: PBB: Israel Langgar Hukum Internasional Karena Ekspansi Ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur

Resolusi Desember 2016, pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Obama, juga menyerukan langkah-langkah segera untuk mencegah semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan mendesak Israel dan Palestina untuk melakukan pengekangan dan menahan diri dari tindakan provokatif, hasutan dan retorika inflamasi.

Sekjen PBB juga menyerukan kepada semua pihak untuk memulai negosiasi tentang masalah status akhir dan mendesak upaya diplomatik internasional dan regional yang diintensifkan untuk membantu mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berusia puluhan tahun.

Pun akhirnya bisa mencapai solusi dua negara di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam damai.

Baca juga: PM Israel Naftali Bennett Kirim Peringatan ke Hamas: Kesabaran Kami Sudah Habis

Guterres dan Wennesland menjelaskan 4,5 tahun setelah adopsi resolusi, tidak satu pun dari banding ini telah terpenuhi.

Wennesland mengatakan periode antara Maret dan Juni yang tercakup dalam laporan itu menyaksikan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam tingkat kekerasan antara Israel dan Palestina, termasuk permusuhan antara Israel dan faksi-faksi di Gaza dalam skala dan intensitas yang tidak terlihat dalam beberapa tahun.

Dia mengatakan genjatan senjata setelah perang Gaza 11 hari bulan lalu tetap sangat rapuh.

Karenanya PBB bekerja sama dengan Israel, Palestina dan mitra termasuk Mesir untuk memperkuat gencatan senjata, memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang mendesak dan menstabilkan situasi di Gaza.

Hamas, yang mengendalikan Jalur Gaza, telah menuntut pelonggaran blokade Israel yang signifikan. Israel mengatakan tidak akan mentolerir serangan sekecil apa pun dari Gaza, termasuk peluncuran balon api, yang memicu serangan udara Israel pekan lalu.

"Saya mendesak semua pihak untuk menahan diri dari langkah sepihak dan provokasi, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan, dan memungkinkan upaya ini berhasil," kata Wennesland kepada dewan.

"Setiap orang harus melakukan bagian mereka untuk memfasilitasi diskusi yang sedang berlangsung untuk menstabilkan situasi di lapangan dan menghindari eskalasi lain yang menghancurkan di Gaza," ujarnya.

Dia menyerukan kepada semua faksi Palestina untuk melakukan upaya serius untuk memastikan penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah pemerintahan nasional tunggal, sah, demokratis." Ia mengatakan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian dari negara Palestina dan solusi dua negara.

Selama periode pelaporan Maret hingga Juni, Guterres mengatakan 295 warga Palestina, termasuk 42 wanita dan 73 anak-anak, tewas karena pasukan keamanan Israel dan 10.149 terluka selama demonstrasi, bentrokan, operasi pencarian dan penangkapan, serangan udara, penembakan dan insiden lainnya di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem timur.

Sekjen PBB mengatakan 90 anggota pasukan keamanan Israel dan 857 warga sipil Israel terluka oleh warga Palestina selama periode yang sama dalam bentrokan, insiden di mana batu dan bom api dilemparkan, penembakan roket dan mortir dan insiden lainnya tanpa pandang bulu.

Perang Gaza adalah eskalasi terburuk permusuhan sejak 2014, dengan kelompok-kelompok bersenjata Palestina menembakkan lebih dari 4.000 roket dan proyektil ke arah Israel dan pasukan Israel melakukan lebih dari 1.500 serangan dari udara, darat dan laut melintasi Jalur Gaza, kata Guterres, mengutip sumber-sumber Israel.

Selama konflik, 259 warga Palestina tewas, termasuk 66 anak-anak dan 41 wanita, sementara sembilan warga Israel, termasuk dua anak-anak, tewas bersama dengan tiga orang asing. Ratusan warga Israel terluka. (ARAB NEWS)