Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

8 Pegawai KPK Pertimbangkan Ikut Diklat Kemenhan Jika Syarat Ini Dipenuhi

Seperti diketahui, KPK telah melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021.

8 Pegawai KPK Pertimbangkan Ikut Diklat Kemenhan Jika Syarat Ini Dipenuhi
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Ketua KPK Firli Bahuri saat pembukaan orientasi pegawai KPK berstatus ASN, Kamis (16/6/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menyepakati kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi 24 pegawai KPK yang akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu pegawai yang termasuk daftar 24, Ita Khoiriyah dari staf humas KPK, mengaku sudah mengetahui informasi akan hal itu.

"Kalau yang sudah diangkat per 1 Juni, orientasinya dilakukan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara). Sedangkan yang 24 memang informasi di rapat sekjen pembinaan dilakukan oleh Kemenhan," kata Ita kepada Tribunnews.com, Sabtu (26/6/2021).

Seperti diketahui, KPK telah melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021.

Baca juga: YLBHI: Diskriminatif, Tidak Semua Pegawai KPK di Profiling untuk TWK

Mereka yang dilantik merupakan pegawai KPK yang lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sementara itu, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lulus. Dari 75 pegawai tersebut, 51 di antaranya diberhentikan pada November 2021, dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Ita menjelaskan bahwa agar dapat mengikuti diklat dengan Kemenhan, 24 pegawai diwajibkan menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk dibina, dites ulang, dan apabila tak lulus tes lagi, maka bersedia tidak diangkat jadi ASN.

Ia bersama 7 pegawai lainnya mempertimbangkan bakal menandatangani surat ketersediaan itu jika mereka dibukakan hasil TWK masing-masing.

"Sebagai bahan pertimbangan kami berdelapan. Kalau itu belum dibuka, saya tidak mau tanda tangan dokumen apapun," kata Ita.

Pasalnya, Ita menilai tes kebangsaan lanjutan yang akan digelar kembali sama gelapnya dengan hasil TWK yang hingga saat ini belum diberikan.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas