“Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” imbuh dia.

Tantangan kedua, terkait anggaran. Juri memastikan, Pemerintah tetap berhemat.

Baca juga: Kemenperin Fokus Genjot Daya Saing Produk untuk Pacu Ekspor IKM Mamin

Tapi, skema pembiayaan IKN tidak akan melulu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN.

Bagian terbesarnya justru dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta. Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun.

Adapun terkait dukungan masyarakat, Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini.

“Jangan lupa, tahun 2045 atau memasuk 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu 24 tahun dari sekarang, mahasiswa akan memasuki usia matang. Usia para pemimpin. Pada saat itulah kalian harus memiliki sesuatu yang harus menjadi kebanggaan dunia. Kalianlah para pemimpin yang akan mengelola Indonesia dengan Ibu Kota Negara yang sudah mendunia!” tegas Juri.

Juri menambahkan, para pengurus BEM se-Kalimantan diharapkan menyiapkan diri dengan membangun kapasitas dan jejaring agar SDM sudah siap ketika ibukota pindah.

Menurutnya, bonus demografi yang dipunyai harus bisa menjamin kesiapan SDM terutama di daerah IKN dan sekitarnya.

“Masih ada waktu untuk membangun jejaring dan kapasitas sehingga nantinya rekan-rekan mahasiswa di Kalimantan bisa mengambil kendali kepemimpinan politik, sosial dan moral,” kata Juri.

Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menambahkan pemindahan IKN akan mendorong perekonomian provinsi yang berdekatan dengan Kaltim.

Namun menururutnya pembangunan IKN juga harus tetap memperhatikan sejumlah aspek seperti aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal.