Disebut 'The King of Lip Service', Jokowi Minta Universitas Tak Halangi Mahasiswa Berekspresi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak universitas tidak menghalangi mahasiswanya berekspresi.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak universitas tidak menghalangi mahasiswanya berekspresi.
Hal itu disampaikan Jokowi merespon aksi BEM Universitas Indonesia (UI) yang mengunggah gambar Jokowi, Presiden The King of Lip Service di Media Sosial.
"Universitas, tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," kata Jokowi dalam pernyataannya yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, (29/6/2021).
Menurut Jokowi aksi BEM UI tersebut merupakan bagian dari ekspresi mahasiswa.
Di negara demokrasi seperti Indonesia ekspresi atau kritikan tersebut diperbolehkan.
"Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi jadi kritik itu boleh-boleh saja," katanya.
Hanya saja Jokowi ingatkan bahwa dalam menyampaikan ekspresi harus dilakukan secara sopan.
Indonesia kata dia memiliki budaya tata krama dan budaya kesopansantunan.
"Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan, ya. Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan Pandemi Covid-19," pungkasnya.
Baca juga: Fadjroel Rachman: Presiden Jokowi Itu Sikapnya Sangat Hangat, Bersahabat dan Menghargai Siapapun
Sebelumnya pihak Rektorat Universitas Indonesia memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) karena mengunggah gambar Jokowi Presiden The King Of Lip Service.
Pemanggilan tersebut terungkap dalam surat yang ditandatangani Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra.
Untuk diketahui BEM UI dalam akun Instagramnya mengkritik Presiden Jokowi. BEM UI mengunggah gambar Presiden Jokowi disertai tulisan "Jokowi: The King of Lip Service".
BEM UI menilai pernyataan Jokowi sering tidak sesuai dengan kenyataan, salah satunya terkait dengan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi .