Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia mengapresiasi terpilihnya Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) periode 2021-2026, melalui musyawarah mufakat yang dilakukan dengan calon Ketua Umum Kadin lainnya, Anindya Bakrie.

Keduanya merupakan pengusaha kebanggaan Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Gandeng Kadin, Kementerian PPPA Dorong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dunia Usaha

Sekaligus menunjukan bahwa semangat membangun dunia usaha bisa dilakukan melalui kolaborasi, tanpa perlu kompetisi yang melelahkan dan bahkan membuat banyak dampak negatif yang tidak diinginkan.

"Saya juga mengapresiasi kebesaran hati Anindya Bakrie, yang sudah 15 tahun menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, dan tetap mendukung Ketua Umum Arsjad Rasjid dengan menerima amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia."

"Di tangan keduanya, keluarga besar Kadin harus bergerak cepat membantu pemerintah memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," ujar Bamsoet, usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional VIII Kadin Indonesia, di pelataran Masjid Al-Alam, Kendari, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Jokowi Buka Munas VIII Kadin, Arsjad Rasjid: Perkuat Kolaborasi Atasi Tantangan Pandemi

Turut hadir Presiden Joko Widodo yang menbuka Munas VIII KADIN Indonesia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Wakil Walikota Kendari Siska Karina Imran, Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Yan Sultra Indrajaya, Danrem 143/Haluoleo Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan, serta Ketua Umum KADIN Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Munas Kadin, kunci penting menghadapi pandemi Covid-19 adalah dengan percepatan vaksinasi Covid-19.

Kadin Indonesia punya peran besar melalui program vaksinasi Gotong Royong. Tercatat 28.400 perusahaan dengan target vaksinasi mencapai 10,6 juta orang lebih, sudah terdaftar dalam program vaksinasi gotong royong. Jumlahnya harus terus ditingkatkan, sesuai target Presiden Joko Widodo agar bisa menyentuh 22 juta orang.

"Presiden Joko Widodo juga menegaskan agar vaksinasi Covid-19 yang sudah tembus 1 juta dosis per hari, bisa terus dipertahankan. Bahkan harus ditingkatkan menjadi 2 juta suntikan vaksin per hari. Dengan dukungan Kadin Indonesia, hal tersebut sangat bisa tercapai," kata dia.

"Secara nasional, sudah 42 juta dosis vaksin Covid-19 disuntikan ke berbagai kalangan penduduk. Capaian Indonesia dalam vaksinasi juga terbilang baik, berada di posisi ke-11 dari 215 negara dunia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 bisa mencapai 4,3 persen.

Sementara World Bank memprediksi 4,4 persen, Asian Development Bank (ADB) 4,5 persen, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 4,9 persen.

"Mewujudkannya, KADIN Indonesia bisa memanfaatkan kehadiran Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah disepakati negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) bersama lima negara besar (Australia, New Zealand, China, Jepang dan Korea Selatan)," terang Bamsoet.

Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDINDO) ini menambahkan, perjanjian RCEP diinisiasi oleh Indonesia, dipimpin oleh Indonesia, dan ditandatangani atas restu Indonesia.

Keuntungan yang diperoleh antara lain bisa meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara peserta RCEP hingga 8-11 persen, serta menarik investasi hingga 18-22 persen.

"Melalui RCEP, Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan sebesar USD 1,516 juta, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,26 persen."

"KADIN Indonesia bisa memaksimalkannya melalui berbagai sektor strategis seperti pertanian, mining, wood product, paper, chemical/rubber/plastic," ujarnya.

Bamsoet juga menyoroti kontribusi sektor ekonomi digital yang baru menyumbangkan sekitar 4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2030, bisa ditingkatkan menjadi 18 persen.

Nilai transaksi sektor ekonomi digital ditargetkan tumbuh 8 kali lipat, dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun pada tahun 2030. Untuk mewujudkannya, Bamsoet menilai perlu dukungan Kadin Indonesia, khususnya dalam melahirkan lebih banyak digitalpreneur.

"Termasuk membantu pemerintah mengembangkan potensi UMKM, antara lain dengan mendorong UMKM menembus pasar ekspor, hingga menghubungkan UMKM dengan ekosistem ekonomi digital (UMKM yang mampu beradaptasi dan terhubung dengan ekosistem digital baru sekitar 13 persen)."

"Pengembangan UMKM sangat penting, karena hampir 96 persen pelaku usaha di Indonesia bergerak di sektor UMKM."

"Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah UMKM mencapai 64,19 juta unit, menyerap 97 persen dari total tenaga kerja, berkontribusi terhadap 60 persen PDB," kata Bamsoet.

Gandeng Kadin, Kementerian PPPA Dorong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dunia Usaha

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tentang Sinergi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Dunia Usaha.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Penadatangan bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia.

Menteri Bintang mengapresiasi Kadin Indonesia yang terus memperkuat komitmen untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Saya mengapresiasi upaya dan komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," kata Menteri Bintang, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA Lakukan Pendampingan Terhadap 17 Anak Korban Eksploitasi di Kabupaten Sikka

Ia berharap melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, kerja sama yang terjalin antara Kemen PPPA dan Kadin Indonesia menjadi semakin kuat dan terarah.

"Kesepakatan ini juga tidak hanya dipandang sebagai dokumen semata, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama untuk memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak di seluruh Indonesia,” katanya.

Tujuan Nota Kesepahaman tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas perempuan pelaku usaha di bidang ekonomi, sosial, dan hukum, serta pemenuhan hak anak.

Menteri Bintang menambahkan kerja sama tersebut merupakan kekuatan berharga bagi percepatan pencapaian isu-isu prioritas pembangunan PPPA, khususnya pada isu terkait kewirausahaan perempuan, serta penurunan pekerja anak.

Baca juga: Kementerian PPPA Kecam Kasus Rudapaksa Anak Usia 16 Tahun oleh Oknum Polisi di Maluku Utara

“Untuk mencapai isu-isu prioritas PPPA, Kemen PPPA tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antar pilar-pilar pembangunan, baik dari sektor pemerintah, dunia usaha dan profesi, media, lembaga masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan seluruh masyarakat," katanya.

"Berbagai intervensi harus dilakukan dari berbagai sisi, sehingga seluruh lubang ketimpangan yang masih terbuka dapat kita tutup secara kolektif,” lanjut dia.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan antara lain:

Pertama, penguatan kapasitas dan promosi bagi perempuan pelaku usaha;

Kedua, peningkatan perlindungan hak perempuan serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja;

Ketiga, pencegahan pekerja anak; 

Keempat, peningkatan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

Baca juga: Menteri PPPA Pastikan Pendampingan dan Pemenuhan Hak Para Santri Korban Pedofil di Sidoarjo

“Diskriminasi tenaga kerja dapat menghambat partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Masih banyak tenaga kerja perempuan yang diperlakukan secara tidak adil, mengalami pelecehan, dan sebagainya," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Indonesia, Nita Yudi.

Untuk itu diperlukan kebijakan untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan melindungi hak-haknya.

"Diperlukan upaya dan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang menjamin hak-hak dasar pekerja perempuan,” ujar dia.

Nita Yudi menambahkan di samping itu, akses dan kontrol terhadap manfaat keterampilan masih didominasi kaum laki-laki.

Karenanya, pendidikan vokasi juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dan peningkatan kegiatan ekonomi, khususnya bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan.

Pada akhirnya, pertumbuhan Indonesia bisa berkualitas apabila sumber daya manusianya juga berkualitas.

“Tepat hari ini juga diselenggarakan Munas VIII Kadin Indonesia."

"Semoga Nota Kesepahaman ini dapat menjadi tongkat estafet kepada Ketua Kadin Indonesia Terpilih beserta jajarannya, yang nantinya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama."

"Selanjutnya dibentuk kelompok kerja bersama, rencana aksi, dan akhirnya melahirkan berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi perempuan dan anak Indonesia,” kata Menteri Bintang.

Jokowi Buka Munas VIII Kadin, Arsjad Rasjid: Perkuat Kolaborasi Atasi Tantangan Pandemi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Munas  VIII Kadin di pelataran Masjid Al-Alam, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021) sore.

Dalam sambutannya Jokowi menyampaikan, saat ini merupakan masa yang sangat sulit bagi dunia usaha. Pandemi, kata Jokowi, tak hanya membawa dampak terhadap ekonomi Indonesia namun juga ekonomi secara global.

"Tidak gampang. Terlebih pada minggu-minggu terakhir ini ada lonjakan (Covid-19) yang sangat eksponensial," ujar Jokowi.

Baca juga: Kadin Daerah Belum Setujui Kesepakatan Dua Kandidat Caketum Kadin

Disebutkan Jokowi, lonjakan Covid-19 seusai libur Lebaran ditambah dengan masuknya varian baru di Indonesia membuat pertambahan kasus kembali meninggi. Karena itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk tetap berhati-hati, waspada dan tidak lengah.

Dalam situasi saat ini, Jokowi pun mengingatkan agar penanganan kesehatan dan ekonomi harus bisa berjalan beriringan. "Kunci pemulihan ekonomi adalah mengatasi pandemi," lanjutnya.

Baca juga: Terima Jadi Wantim Kadin, Anindya Utamakan Kepentingan Nasional

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga berterima kasih kepada Kadin yang telah menggelar Vaksinasi Gotong Royong. Melalui program ini, Kadin dan dunia usaha turut membantu mempercepat program vaksinasi yang saat ini gencar dilakukan pemerintah.

Jokowi telah menargetkan memberikan satu juta vaksinasi per hari kepada masyarakat pada Juli 2021, dan akan meningkat menjadi dua juta per hari pada Agustus mendatang.

Baca juga: Arsjad Rasjid: Munas VIII Kadin Jadi Momentum Kebangkitan Aspal Buton

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, Kadin bersama pemerintah akan terus bergandengan tangan dan melangkah bersama untuk menghadapi setiap tantangan.

"Ada cahaya di dalam kegelapan," kata Rosan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid menyampaikan, ke depan, Kadin akan makin memperkuat kolaborasi bersama pemerintah untuk mengatasi tantangan pandemi.

"Kesehatan merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu, Kadin akan terus mendukung pemerintah untuk mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi Covid-19,” kata Arsjad Rasjid.