TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra membantah kritikan 'The King of Lip Service' bertujuan menyerang personal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya, kritik 'The King of Lip Service' tak serupa dengan sebutan 'klemar klemer' atau 'plonga plongo'. 

Leon menegaskan kritik BEM UI menyasar pada kebijakan Jokowi yang tak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan. 

"Saya kurang sepakat dengan pendapat itu, ketika 'The King of Lip Service' ini disamakan dengan serangan personal ke beliau seperti itu klemar-klemer, plonga-plongo dan lain sebagainya," ujar Leon, dalam diskusi daring Forum Diskusi Salemba bertajuk 'Demokrasi dan Gerakan Sosial 4.0 di Masa Pandemi', Jumat (9/7/2021). 

"Karena 'The King of Lip Service' ini adalah bentuk kritik kita pada beliau sebagai presiden ketika apa yang beliau sampaikan tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian berlaku gitu, atau kebijakan-kebijakan yang kemudian direalisasikan," imbuhnya. 

Leon pun menegaskan kembali bahwa kritik dan serangan personal adalah dua hal yang berbeda. 

Dia meminta kritik BEM UI terkait julukan 'The King of Lip Service' kepada Jokowi tidak disamakan dengan serangan personal seperti sebutan 'klemar klemer'. 

Baca juga: Tanggapi Kritikan BEM UI soal The King of Lip Service, Jokowi: Kritik ya Boleh-boleh Saja

Lantas, apa tujuan kritikan tersebut? Leon mengatakan bahwa pihaknya selalu mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi yang belum terselesaikan. 

"Itu sudah pernah kita dengar pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi yang seperti menjadi angin segar untuk menyelesaikan permasalahan itu, tapi ternyata perkataan-perkataan tersebut tidak terealisasikan atau bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di realita," ungkapnya.

Oleh karena itu, muncullah kritik 'The King of Lip Service'. Sebab BEM UI, kata Leon, menilai Jokowi sebenarnya tahu dan memahami bahwa ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. 

"Makanya kita sebut pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh beliau hanya sekedar 'Lip Service' saja, bukan kemudian pernyataan yang bisa kita pegang, sebagai masyarakat untuk berharap permasalahan tadi bisa diselesaikan dari apa yang Pak Jokowi sampaikan," kata Leon. 

"Karena menurut kita dengan beliau sampaikan misal revisi UU ITE, terkait Perppu KPK, dan sebagainya menurut kita beliau berarti sudah paham ada masalah di situ dan seharusnya itu bisa dipastikan atau segera diselesaikan," tandasnya.