Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengevaluasi kebijakan penyekatan yang dilakukan di sejumlah pos selama enam hari hingga Kamis (8/7/2021) kemarin PPKM Darurat diberlakukan.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengklaim selama enam hari ini ada progres yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya

"Hari keenam ini jauh lebih baik, antrean semakin pendek," kata Sambodo kepada wartawan, Jumat (9/7/2021).

Sambodo mengatakan ada beberapa penambahan yang tengah dikaji untuk jalur-jalur tikus.

"Kemarin sudah ada penyekatan di Cijantung untuk antisipasi orang-orang yg menghindari penyekatan di Jalan Raya Bogor, kemudian lewat Cijantung nanti tembusnya bisa kembali ke arah Jalan Raya Bogor. Itu kita  laksanakan penyekatan yang didukung dengan teman-teman dari TNI dan Satpol PP," katanya.

Baca juga: Propam Polda Metro Butuh Waktu untuk Tentukan Pelanggaran hingga Sanksi dalam Insiden Paspampres

Sebelumnya, Polda Metro juga sempat menyebut ada penurunan usai diberlakukannya penyekatan-penyekatan di jalan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebutkan persentase penurunan selama 5 hari PPKM Darurat berlaku.

"Kita sudah mengevaluasi teknisnya seperti apa dan alhamdulillah Selasa dan Rabu hari ini cukup ada penurunan cukup tajam lebih dari 50 persen lebih sampai 60 persen," katanya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/7/2021).

Dia mengklaim hal tersebut bisa dilihat di jalan yang telah diterapkan sejumlah beberapa penyekatan yang ada.

"Dibandingkan hari Senin, Selasa dan Rabu ini cukup lengang," tambahnya.

Walaupun demikian, Yusri menyebut masih ditemukannya warga-warga yang bekerja saat Forkopimda DKI melakukan sidak ke Stasiun Cikini, Jakarta Pusat.

"Masih ada beberapa warga yang memaksakan diri bekerja walaupun mereka non-kritikal dan non-esensial. Nah kita evaluasi, kita edukasi terus," katanya

"Di satu sisi, kita lakukan upaya patroli kepada perusahaan-perusahaan yang nonenssial dan nonritikal sesuai kebijakan pemerintah diharuskan 100 persen diliburkan dan kerja di rumah saja, operasi gakum dan operasi yustisi tetap berjalan," tandas Yusri.