Legislator PPP: Penjualan Vaksin secara Bebas Bertentangan dengan Komitmen Pemerintah
Anas menyarankan agar pemerintah fokus melakukan percepatan pelaksanaan program Vaksinasi Nasional yang masih payah.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kimia Farma bakal menjual vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri.
Merespons hal itu, Komisi IX DPR RI mengaku belum pernah ada pembicaraan mengenai vaksin berbayar.
Hal itu dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah menggratiskan vaksinasi nasional.
Baca juga: Polisi: Meski Direhab, Proses Hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie akan Terus Berjalan
"Penjualan vaksin secara bebas bertentangan dengan komitmen pemerintah yang menggratiskan program Vaksinani Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk pemegang kartu BPJS," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir, kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).
"Sebab sesuai pernyataan Presiden, bahwa pemberian Vaksin gratis untuk seluruh warga negara dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS kesehatan," lanjutnya.
Baca juga: Anggota DPR Kritik Vaksin Berbayar di Kimia Farma
Anas menyarankan agar pemerintah fokus melakukan percepatan pelaksanaan program Vaksinasi Nasional yang masih payah.
Menurutnya, masih banyak hambatan yang perlu diselesaikan di lapangan, seperti program Vaksinasi 1 juta dosis perhari sampai ini belum tercapai.
"Pengadaan Vaksin juga baru tersedia 100 jutaan dosis dari kebutuhan lebih 400 juta dosis. Lalu kurangnya tenaga pelaksana Vaksin dan lain-lain. Ini yang yang harus dikejar pemerintah. Bukan dengan mengeluarkan kebijalan baru yang aneh-aneh," pungkasnya.
