Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Legislator PPP: Penjualan Vaksin secara Bebas Bertentangan dengan Komitmen Pemerintah

Anas menyarankan agar pemerintah fokus melakukan percepatan pelaksanaan program Vaksinasi Nasional yang masih payah.

Legislator PPP: Penjualan Vaksin secara Bebas Bertentangan dengan Komitmen Pemerintah
Tribunnews/Herudin
Warga menjalani vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bunga Rampai 3, Jakarta Timur, Jumat (9/7/2021). Vaksinasi Covid-19 itu menggunakan mobil vaksin keliling yang belum lama diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terdapat 16 mobil vaksin keliling yang beroperasi di Jakarta. Dengan mobil vaksin keliling, dapat mempercepat vaksinasi Covid-19 sehingga cepat mencapai herd immunity alias kekebalan komunitas. Tribunnews/Herudin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kimia Farma bakal menjual vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri.

Merespons hal itu, Komisi IX DPR RI mengaku belum pernah ada pembicaraan mengenai vaksin berbayar.

Hal itu dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah menggratiskan vaksinasi nasional.

Baca juga: Polisi: Meski Direhab, Proses Hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie akan Terus Berjalan

"Penjualan vaksin secara bebas bertentangan dengan komitmen pemerintah yang menggratiskan program Vaksinani Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk pemegang kartu BPJS," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir, kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

"Sebab sesuai pernyataan Presiden, bahwa pemberian Vaksin gratis untuk seluruh warga negara dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS kesehatan," lanjutnya.

Baca juga: Anggota DPR Kritik Vaksin Berbayar di Kimia Farma 

Anas menyarankan agar pemerintah fokus melakukan percepatan pelaksanaan program Vaksinasi Nasional yang masih payah.

Menurutnya, masih banyak hambatan yang perlu diselesaikan di lapangan, seperti program Vaksinasi 1 juta dosis perhari sampai ini belum tercapai.

"Pengadaan Vaksin juga baru tersedia 100 jutaan dosis dari kebutuhan lebih 400 juta dosis. Lalu kurangnya tenaga pelaksana Vaksin dan lain-lain. Ini yang yang harus dikejar pemerintah. Bukan dengan mengeluarkan kebijalan baru yang aneh-aneh," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas