Karena itu, vaksin gotong royong tidak dijual ke individu.

Vaksin gotong royong dibiayai oleh perusahaan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

"Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya, kami juga heran. Di group anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan," kata Saleh kepada Tribunnews, Minggu (11/7/2021).

Dalam konteks ini, Komisi IX mendesak agar pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan ini.

Pasalnya, dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin.

Baca juga: 3 Juta Dosis Vaksin Moderna dari AS Tiba di Indonesia

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Selain itu, perlu juga dijelaskan soal pelaksanaan vaksinasi dengan mekanisme ini.

Mulai dari siapa yang akan menjadi vaksinatornya hingga siapa pula yang akan memonitor mereka yang telah divaksin.

"Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?" ucapnya.

"Harus diakui bahwa KIPI masih selalu ada. Itu perlu diawasi dan dimonitor. "

"Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan komnas/komda KIPI?" pungkas Saleh.

Mulai Besok, Kimia Farma Bisa Layani Vaksinasi Covid-19 Berbayar

PT Kimia Farma (Persero) mulai melayani vaksinasi Covid-19 individu atau berbayar pada esok hari, Senin (12/7/2021).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pahala N Mansury membenarkan kabar tersebut.