TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah mengizinkan adanya vaksinasi Covid-19 berbayar yang dapat dilakukan secara individu atau perorangan melalui apotek Kimia Farma.

Program Vaksinasi Gotong Royong Individual ini bertujuan untuk memperluas jangkauan vaksinasi, sehingga membantu terbentuknya herd immunity di masyarakat secepat-cepatnya.

Menanggapi hal itu, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menyebut alasan herd immunity tak bisa dijadikan dasar penyelenggaraan vaksin berbayar.

Menurutnya, vaksinasi gotong royong oleh perusahaan juga berjalan lambat.

Baca juga: Cek pedulilindungi.id untuk Download Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Secara Online, Berikut Panduannya

"Tidak tepat, kenapa? Vaksinasi Gotong Royong juga lamban sekali, banyak perusahaan swasta yang karena kesulitan ekonomi tidak bisa membayar."

"Masalahnya bukan mau membayar tidak membayar, kita semua dalam kesulitan," ucap Pandu, dikutip dari tayangan YouTube TV One, Senin (12/7/2021).

Pandu mengatakan, ada cara lain bagi pemerintah untuk mendorong jalannya vaksinasi.

Lanjut Pandu, pemerintah bisa menanggung biaya vaksinasi perusahaan untuk para karyawannya.

Baca juga: P2G: 55 Persen Orangtua Tak Tahu Informasi Vaksinasi Untuk Anak

"Bukan dengan berbayar. Tetapi, semua perusahaan swasta dan sebagainya seharusnya memberikan pelayanan gratis (vaksin), tentunya dengan ditanggung negara ."

"Dengan demikian itu yang kita sebut sebagai mengejar target vaksinasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya," jelas Pandu.

Pandu berharap secepatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyikapi adanya vaksin berbayar ini.

Diketahui, vaksin berbayar ini menuai kritikan dari sejumlah pihak, termasuk kalangan politisi.

Sebab, hal itu bertentangan dengan keputusan Presiden yang menyebut vaksin diberikan secara gratis.

Kimia Farma Tunda Layanan Vaksin COVID-19 Berbayar