TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini tengah menjadi sorotan publik setelah mengancam akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak becus ke Papua.

Ancaman tersebut rupanya memantik kritik dari publik hingga namanya menjadi trending topik di Twitter sampai Rabu (14/7/2021) pagi.

Adapun, cerita Risma bermula saat memarahi seluruh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung pada Selasa (13/7/2021) kemarin.

Kemarahan Risma meluap setelah meninjau kesiapan dapur umum yang sengaja dibuat Kementerian Sosial untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, dalam kegiatan PPKM Darurat.

Baca juga: Risma Trending di Twitter setelah Marahi ASN di Wyata Guna, Dikritik Fadli Zon hingga Tokoh Papua

Selain karena kekurangan peralatan memasak, dapur umum yang sudah dibuat rupanya kekurangan personel.

Sementara, banyak pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung yang masih berada di dalam kantor, tidak ikut membantu operasional di dapur umum.

Akhirnya setelah seluruh pegawai Balai Wyata Guna dikumpulkan di lapangan, Risma langsung meluapkan kemarahannya.

"Tolong ya, teman teman, saat ini kondisinya dan situasinya kritis. Ini Kementerian Sosial jangan misah-misahkan diri. Ini malah tidak ada yang nongol," kata Risma dengan nada tinggi, dikutip dari Kompas.com.

Risma meminta kepada para pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor yang ber-AC.

Baca juga: Mensos Risma Pastikan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Masyarakat Selama PPKM Darurat

"Rakyat lagi susah sekarang, tenaga-tenaga kesehatan semua susah, tapi semua teman-teman kayak priyayi semua. Maunya duduk tempat dingin, enggak mau susah-susah."

"Ayolah kita peduli, jangan jadi priyayi. Semuanya polisi ada di jalan, semua jaga, teman-teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian?" ujar Risma.

Setelah itu, Risma mengancam akan memindahkan seluruh PNS Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua."

"Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," tegasnya.

Menanggapi hal ini, banyak pejabat yang ikut bersuara dan mempertanyakan mengenai ancaman Risma.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyebut pernyataan Risma seolah menyiratkan Papua jadi tempat hukuman bagi ASN yang tidak becus.

Ia pun menyarankan agar Mensos Risma mencabut pernyataannya yang sensitif itu.

"Pernyataan Menteri Sosial ini menyiratkan seolah Papua jd tempat hukuman ASN yg tak becus. Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini," tulis akun @fadlizon dalam cuitannya pada Selasa (13/7/2021).

Kemudian, dua politisi dari Partai Demokrat, Andi Arif dan Hinca Pandjaitan justru memberi nasihat agar pernyataan Risma tidak diperpanjang dan berharap tidak terulang.

"Alam bawah sadar Ibu Risma merendahkan Papua. Tapi tak usah diperpanjang, mudah-mudahan tidak diulangi," tulis akun @Andiarief__ dalam cuitannya.

"Waduh. Ini komunikasi publiknya harus dapat arahan dari Bapak Presiden.

Kalimat bu Risma seolah-olah menempatkan Papua sbg sasaran lokasi ASN yg tak becus?

Papua sedang butuh banyak SDM mumpuni bu.

Jadi yg dikirim justru harus yg terbaik. Kekeliruan ini mudah2an tak terulang," tulis akun @hincapandjaitan ikut menambahkan.

Terakhir, pengacara dan aktivis hak asasi manusia (HAM) yang dikenal untuk isu Papua, Veronica Koman juga ikut menanggapi pernyataan Mensos Risma.

Namun, ia mengaku tidak kaget dengan ancaman tersebut karena merasa sosok mantan Wali Kota Surabaya itu rasis dengan Papua.

"Ga kaget. Bu Risma emang rasis sama Papua kok," tulis akun @VeronicaKoman dalam cuitannya pada Selasa (13/7/2021), Tribunnews.com telah mendapatkan izin untuk mengutipnya.

Kemudian, Veronica juga menulis tentang pengalamannya saat Risma memaksa mengeluarkan ratusan mahasiswa Papua dari Surabaya pada Desember 2018 lalu.

Kala itu, Veronica yang menjadi pengacara dari 233 mahasiswa Papua mengaku terusir dari Surabaya.

"2 Desember 2018: jajaran Bu Risma bersama Polri dan TNI mengeluarkan paksa seratus lebih mahasiswa Papua dari kota Surabaya sebagai syarat lepasnya 233 mahasiswa Papua yang ditangkap massal," ujar Veronica.

"Risma yang mengusir mahasiswa Papua dari kota Surabaya. Saya yang jadi pengacara 233 mahasiswa Papua yang diusir dan bernegosiasi dengan orang-orang utusan Risma," tambahnya.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Putra Prima Perdana)

Simak berita lain terkait Mensos Risma