Tak Pernah Dibahas di DPR, Legislator PKB Sebut Vaksin Berbayar Kejutkan Rakyat
Keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui Permenkes No. 19 Tahun 2021 terkait vaksin gotong royong individu berbayar
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui Permenkes No. 19 Tahun 2021 terkait vaksin gotong royong individu berbayar melalui PT Kimia Farma Tbk menuai kontroversi.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Nur Nadlifah menilai kebijakan itu mencederai upaya keras pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dengan cara mempercepat vaksinasi.
“Kami apresiasi segala upaya ikhtiar pemerintah dalam pananganan pencegahan Covid-19, tapi vaksin gotong royong individu yang dikomersilkan sungguh mengejutkan rakyat termasuk saya karena belum pernah ada pembahasan tersebut,” kata Nadlifah, saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes dan BPOM, Selasa (13/7/2021).
Baca juga: F-PKS DPRD DKI Optimistis Target Vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota Tercapai
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut kebijakan vaksin berbayar tersebut sebaiknya dibatalkan. Dia meminta sebaiknya pemerintah fokus pada vaksinasi gotong royong bagi karyawan di perusahaan yang hingga kini juga belum optimal.
“Beberapa hari yang lalu kami zoom meeting dengan beberapa perusahaan dan mereka mengeluh susahnya mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang sudah diroadmap Kemenkes dengan beberapa pihak termasuk Komisi IX,” tutur Nadlifah.
Nadlifah menambahkan, dirinya bersama Komisi IX DPR RI sepakat sekaligus mendukung upaya keras pemerintah mempercepat produktifitas perusahaan dalam rangka mengurangi pengangguran dengan cara vaksinasi bagi semua karyawan perusahaan.
“Untuk itu kami mendorong agar vaksin gotong royong bagi perusahaan bisa disegerakan. Ini malah vaksinasi gotong royong yang lainnya yang muncul. Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga pak,” tutur Nadlifah.
Baca juga: Kepala Staf Presiden: Vaksinasi Berbayar Dapat Kurangi Beban Anggaran
Untuk itu, Nadlifah meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes menyegerakan dan mempermudah akses serta pelaksanaan vaksinasi gotong royong bagi perusahaan.
“Di sisi lain juga saya harap akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja perlu juga dikawal betul, karena yang terjadi di lapangan hasil komunikasi dengan beberapa perusahaan mereka kesulitan untuk mendapat akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja di perusahaan tersebut,” tukasnya.
