TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan seorang anggota DPR RI kembali membuat gaduh dan menjadi sorotan publik.

Tak lain setelah anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menjamin ketersediaan ICU untuk wakil rakyat.

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat rapat kerja dengan Menkes dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Senayan, Jakarta pada Selasa (13/7/2021).

"Saya tidak mau lagi mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami oleh anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin anggota DPR dari Papua, tidak mendapat ICU."

"Sampai akhirnya meninggal setelah dipindahkan ke RSPAD, tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat," kata Saleh, dikutip dari tayangan Youtube, DPR RI, Rabu (14/6/2021).

Baca juga: Ernest Prakasa Sindir Ketua PAN yang Minta Prioritas Ruang ICU Khusus DPR: Dokter dan Obat Gak Usah

Baca juga: Formappi Nilai Permintaan ICU untuk Wakil Rakyat Berlebihan, Begini Klarifikasi Politisi PAN

Saleh Daulay juga menceritakan sempat kehilangan keluarganya yang terpapar Covid-19 karena kesulitan mendapat rumah sakit.

Untuk itu, ia meminta agar Budi Gunadi Sadikin menambah kepastian tempat tidur di rumah sakit bagi para pasien Covid-19.

Pernyataan Saleh Daulay lantas menuai pro-kontra dari sejumlah kalangan. Bahkan permintaan itu dinilai berlebihan dan terkesan konyol.

Tak sedikit yang menyamakan pernyataan Saleh Daulay dengan pernyataan rekan separtainya, Rosaline Irene Rumaseuw, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Rosaline Irene Rumaseuw yang menjabat sebagai Wakil Sekjen PAN meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat.

Lantas, siapakah Saleh Daulay?

Inilah profil Saleh Daulay, anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang meminta Menkes menjamin ICU untuk wakil rakyat, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Biodata Saleh Daulay

Saleh Daulay lahir di Sibuhuan, Sumatera Utara pada 5 April 1974 sehingga kini usianya 47 tahun.

Dikutip dari situs resminya, ayah Saleh Daulay meninggal dunia saat usianya belum genap 2 tahun.

Ia bersama ke-6 saudaranya dibesarkan oleh sang ibu yang berprofesi sebagai petani.

Masa kecil Saleh Daulay dihabiskan di tanah kelahirannya.

Ia merantau ke Medan untuk melanjutkan sekolah di pendidikan menengah ke atas dan ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah.

Riwayat pendidikan Saleh Daulay:

- SDN 142932 (SDN 2) Sibuhuan

- MTs Aek Hayuara Sibuhuan

- MAN I Medan

- Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU)

- Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- Pascasarjana Universitas Indonesia

- S-3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Baca juga: PROFIL Rosaline Irene Rumaseuw, Wakil Sekjen PAN yang Usul RS Khusus Pejabat, Kini Ditegur Partai

Baca juga: Setelah RS Khusus Pejabat, Kini Anggota DPR Minta Menkes Menjamin ICU untuk Wakil Rakyat

2. Aktif di Organisasi

Saleh Daulay termasuk sosok yang aktif di organisasi sejak kuliah.

Masih dari situs pribadinya, saat kuliah, ia aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) serta organisasi lain termasuk Muhammadiyah.

Walau sempat berhenti, tapi Saleh Daulay kembali aktif berorganisasi setelah menyelesaikan seluruh perkuliahannya.

Pada 2002, ia menjadi anggota departemen Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah.

Dua tahun kemudian, dia dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah.

Saat Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Samarinda pada 2006, Saleh Daulay mencoba peruntungan dengan menjadi kandidat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.

Namun, usahanya itu belum membuahkan hasil.

Puncaknya, pada Muktamar ke-14 Pemuda Muhammadiyah tahun 2010, Saleh Daulay terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2010-2014.

Di luar Muhammadiyah, Saleh Daulay juga aktif menjadi pengurus beberapa organisasi lain.

Misalnya di Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, ia tercatat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pakar masa bakti 2010-2015.

Sementara, di Majelis Ulama Indonesia Pusat, ia adalah Ketua Komisi Luar Negeri masa bakti 2010-1015.

Sementara di Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP ADI), Saleh dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Luar Negeri sekaligus juru bicara ADI.

Saleh Daulay juga menjabat sebagai Ketua DPP PAN periode 2020-2025 bersama Bima Arya Sugiarto, Dessy Ratnasari, hingga Mumtaz Rais.

3. Harta Kekayaan Saleh Daulay

Saleh Daulay terpilih menjadi anggota DPR RI dari PAN pada Pemilu 2014 dari Dapil Sumatera Utara 2.

Pada Pileg 2019, ia kembali terpilih menjadi legislator.

Sebagai salah satu pejabat negara, Saleh Daulay wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Dari penelusuran Tribunnews.com dari situs elhkpn.kpk.go.id, Saleh Daulay tercatat baru dua kali melaporkan harta kekayaannya.

Yang pertama pada 6 Maret 2015 saat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Sementara pada periode keduanya menjadi wakil rakyat, Saleh Daulay belum pernah melaporkan harta kekayaannya.

Ia baru sekali melaporkan harta kekayaannya saat maju kembali menjadi calon anggota legislatif pada 25 Mei 2019.

Tercatat, Saleh Daulay memiliki total kekayaan sebesar Rp 6.359.511.142.

Aset berupa tanah dan bangunan menyumbang sebagian besar harta kekayaan Saleh Daulay, yaitu Rp 4.913.340.000.

Saleh Daulay memiliki enam bidang tanah yang berada di Tangerang Selatan, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Bogor, dan Jakarta Selatan.

Aset lain yang dimiliki Saleh Daulay adalah tiga unit mobil dan dua motor senilai Rp 1.246.500.000.

Harta kekayaan Saleh Daulay lainnya adalah harta bergerak Rp 200 juta serta kas dan setara kas Rp 449.671.142.

Namun, Saleh Daulay masih memiliki utang sebesar Rp 450 juta yang mengurangi nilai asetnya.

4. Klarifikasi Saleh Daulay

Setelah pernyataan tentang permintaan ketersediaan ICU untuk wakil rakyat, viral di media sosial, Saleh Daulay memberikan klarifikasi.

Saleh Daulay mengaku tidak bermaksud meminta keistimewaan bagi pejabat atau anggota DPR.

Saleh mengatakan, pernyataan itu disampaikan agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien Covid-19, tanpa membedakan kelas sosial.

"Dalam konteks ini, saya perlu meluruskan bahwa apa yang saya sampaikan di rapat tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan para pejabat ataupun anggota DPR," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis (14/7/2021).

Ketua Fraksi PAN itu menegaskan, tidak ada niat dan tujuan dari pernyataan itu untuk membeda-bedakan masyarakat.

Ia pun mengklaim selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat mudah diakses oleh masyarakat.

"Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga," kata dia.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Inza Maliana, Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Simak berita lain terkait Berita Virus Corona