TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia sejak awal pandemi Covid-19 menghindari kebijakan lockdown karena dianggap akan mematikan ekonomi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera membantah anggapan tersebut.

Pernyataan itu dilontarkan Mardani saat dihadapkan pertanyaan mengapa Indonesia sejak awal pandemi Covid-19 tak mengambil kebijakan lockdown.

Pemerintah sendiri justru menerapkan kebijakan PSBB, PPKM Mikro, dan yang terbaru adalah PPKM Darurat dalam menghadapi pandemi.

"Indonesia itu awalnya PSBB, PPKM Mikro, sekarang PPKM Darurat. Besok saya nggak tahu ada istilah apa lagi. Yang jelas lockdown itu mematikan perkonomian kalau tidak ada bantuan. Kalau ada bantuan justru akan efektif," ujar Mardani Ali Sera dalam PKS Legislative Corner bertajuk 'PPKM Ada dan Dilema, Mobilitas Dibatasi Tanpa Subsidi' yang dilakukan secara daring, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Politikus PKS: Harga Nyawa dan Kesehatan Masyarakat Tidak Bisa Ditukar dengan Apapun

Lantas Mardani menilai Indonesia seharusnya mencontoh China yang mampu menangani kasus Covid-19 dengan lockdown meskipun menjadi episentrum pertama.

"Lihat China, China itu episentrum pertama tetapi cuma 86 ribu jiwa yang terinfeksi dari 1,4 miliar jumlah penduduk dan cuma empat bulan terpuruknya," ungkap Mardani.

"Karena apa? Pemerintah langsung ambil kebijakan yang tegas, pakai teknologi. Semua pergerakan langsung ketahuan, semua handphone wajib dipindai dan masyarakatnya diatur dengan baik," jelas Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI ini beranggapan jika saja Indonesia juga mengambil kebijakan serupa dengan lockdown namun memberikan bantuan kepada masyarakatnya, menurutnya tidak akan terjadi lonjakan kasus yang begitu tinggi di Tanah Air.

"Kalau lockdown 14 hari dulu, apalagi kalau ikat dulu, jangan terima dulu dari luar dan kebijakan pemerintah tegas, mungkin nggak sampai seperti ini," kata Mardani.

Lebih lanjut, Mardani turut menyayangkan beberapa menteri justru memberikan pernyataan yang bernada meremehkan dengan menilai Covid-19 tak akan masuk ke Indonesia.

"Kita ingat, beberapa perwakilan dari menteri dan pejabat mengatakan Covid-19 tidak akan masuk karena takut dengan Indonesia, takut sama jamu, sego liwet, atau apa, saya sedih sekali ada pendapat seperti itu. Beda sekali dengan Selandia Baru yang saat ini sudah hidup nyaman," tandasnya.

Cara Wuhan China Atasi Pandemi

Sebelumnya diberitakan, Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun mengungkapkan berbagai cara dan kebijakan yang diterapkan Negeri Tirai Bambu saat awal Covid-19 merebak di kota Wuhan, Provinsi Hubei. 

Djauhari mengungkapkan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah Tiongkok saat itu adalah melakukan metode full response. 

Metode ini berarti pemerintah langsung memberlakukan lockdown terhadap Wuhan, yang pada Januari 2020 menjadi episentrum penyebaran Covid-19.

"Pemerintah Tiongkok itu menerapkan full response, yang berarti segera me-lockdown kota Wuhan yang berpenduduk 10-11 juta dan provinsi Hubei," ujar Djauhari dalam webinar yang tayang channel YouTube Gelora TV, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Penjelasan Terkait Varian Delta dan Perbedaannya dengan Virus Corona yang Menyebar di Wuhan

Pemerintah Tiongkok segera me-lockdown Wuhan karena awal Covid-19 merebak sudah mendekati tahun baru Imlek.

"Kenapa segera di-lockdown, karena pada saat itu masa liburan menjelang Tahun Baru China dan libur akhir semester juga. Jadi langsung di-lockdown," ujar Djauhari. 

Setelah menerapkan lockdown di Kota Wuhan, pemerintah Tiongkok segera meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19. 

Saat itu pemerintah Tiongkok segera membangun 16 rumah sakit sementara untuk pasien Covid-19 di Kota Wuhan.

Juga membangun dua rumah sakit baru dengan kapasitas tempat tidur mencapai 2.600 dalam waktu dua minggu.

"Kemudian membangun 16 rumah sakit sementara di Wuhan, dengan kapasitas kurang lebih 13 ribu. Lalu kemudian membangun dua rumah sakit baru dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih dua minggu dengan kapasitas 2.600 tempat tidur," ujar Djauhari.