Kata Istana soal Beda Keterangan Menteri Terkait Nasib Perpanjangan PPKM: Tanggapi Secara Normal
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan beda pendapat menteri terkait nasib perpanjangan PPKM Darurat di Jawa Bali.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Whiesa Daniswara
"Dari situ nanti akan diukur, seberapa jauh data, kan kita tahu selama ini dilihat dari Google Traffic, Facebook Mobility dan lain-lain," jelas Ngabalin.
Jadi, menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, hanya salah satu dari pertimbangan yang dibahas dalam rapat.
Baca juga: PPKM Darurat Dikabarkan Diperpanjang Hingga Akhir Juli, Gubernur Anies: Apapun Kami Laksanakan
"Yang disampaikan Pak Muhadjir, dalam ratas (rapat terbatas) ya ada pertimbangan seperti itu."
"Tapi ini baru Sabtu, 17 Juli, tinggal kita tunggu waktunya," tambah Ngabalin.
Lebih lanjut, Ngabalin memastikan, meski saat ini ada beda keterangan dari para menteri, tetapi hasil akhir mengenai keputusan ini akan disampaikan pada Selasa (20/7/2021).
"Pasti se-iya sekata (terkait nasib PPKM Darurat) karena komando tertinggi adalah Bapak Presiden, nanti tanggal 20 Juli akan disampaikan secara resmi," tandasnya.
Sinyal PPKM Darurat Diperpanjang Diumumkan Muhadjir Effendy
Sebelumnya diberitakan, sinyal PPKM Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Menurut Muhadjir, berdasarkan hasil rapat internal, Jokowi memutuskan PPKM Darurat diperpanjang sampai akhir Juli 2021.
Hal itu ia sampaikan saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan tempat shelter isolasi, Jumat (16/7/2021).
Baca juga: Orang yang Nyinyir Jokowi Blusukan Tak Paham Arti Penting Hadirnya Pemimpin ke Tengah Masyarakat
"Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir, dikutip dari Tribunnews.
Namun, lanjut Mudadjir, PPKM Darurat yang diperpanjang memiliki risiko.
Adapun, risiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
"Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko."