Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kata Istana soal Beda Keterangan Menteri Terkait Nasib Perpanjangan PPKM: Tanggapi Secara Normal

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan beda pendapat menteri terkait nasib perpanjangan PPKM Darurat di Jawa Bali.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Kata Istana soal Beda Keterangan Menteri Terkait Nasib Perpanjangan PPKM: Tanggapi Secara Normal
TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTANA
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin 

TRIBUNNEWS.COM - Kepastian soal nasib PPKM Darurat di Jawa dan Bali akan diperpanjang atau tidak, masih belum menemui titik terang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kepastian tersebut baru akan diumumkan sekira dua hingga tiga hari kedepan.

Hal itu lantaran Luhut akan melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait hasil evaluasi PPKM Darurat dalam 15 hari terakhir.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi apakah PPKM dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan laporkan (hasil evaluasi) kepada Bapak Presiden."

Baca juga: Luhut: Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Indonesia jika Penanganan PPKM Darurat Belum Optimal

"Dan saya kira dalam dua tiga hari ke depan, kita akan mengumumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Sabtu (17/7/2021).

Namun, sebelumnya, sinyal PPKM Darurat akan diperpanjang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga. Tribunnews/Herudin
Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)

Menurut Muhadjir, berdasarkan hasil rapat terbatas secara internal, Jokowi memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat sampai akhir Juli 2021.

Berita Rekomendasi

Terkait beda keterangan dua menteri soal perpanjangan PPKM Darurat ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan agar ditanggapi secara normal.

Sebab, menurut Ngabalin, keputusan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli memang menjadi salah satu pertimbangan yang dibahas dalam rapat.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Jangan Sampai Keliru Ambil Kebijakan Terkait PPKM Darurat

"Normal saja, jadi ditanggapi secara normal bahwa dalam rapat itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Bapak Presiden."

"Di antaranya kalau nanti (PPKM Darurat) diperpanjang," kata Ngabalin, dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Sabtu (17/7/2021).

Namun, Ngabalin mengatakan, keputusan untuk memperpanjang PPKM Darurat masih belum ditetapkan.

Menurutnya, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan data yang ada.

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Ngabalin menjelaskan pengerahan aparat TNI dan Polri dalam penerapan new normal, Rabu (27/5/2020).
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Ngabalin menjelaskan pengerahan aparat TNI dan Polri dalam penerapan new normal, Rabu (27/5/2020). (Capture YouTube Kompas TV)

"(Keputusan untuk memperpanjang PPKM Darurat) Ini terkait data-data yang diperoleh pemerintah dari tanggal 3-20 Juli 2021."

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas