PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak? Jokowi: Ini Hal yang Sangat Sensitif
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai persoalan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak adalah hal yang sangat sensitif.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Dalam rapat terbatas di Istana pada Jumat (16/7/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dalam pengantar yang disampaikan, Jokowi mengatakan saat ini yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat adalah jadi atau tidaknya PPKM Darurat diperpanjang.
"Pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?" ujar Jokowi, Jumat, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
"Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?" imbuhnya.
Mengenai perpanjangan PPKM Darurat, Jokowi menilai persoalan ini merupakan hal yang sangat sensitif.
Baca juga: Mendagri Keluarkan Surat Edaran Soal Penertiban PPKM dan Percepatan Vaksinasi
Baca juga: Daftar Bansos Harus Segera Cair Juli 2021 di Masa PPKM Darurat, Jokowi: Minggu Ini Harus Keluar
Karena itu, ia meminta semua pihak agar berpikir jernih dalam mengambil keputusan soal PPKM Darurat diperpanjang atau tidak.
"Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru," tegasnya.
Pengumuman soal PPKM Darurat diperpanjang telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Jumat.
"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM Darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews.
Meski belum sepenuhnya pasti, Muhadjir menyebut keputusan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan secara resmi.
Ia menambahkan, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), perpanjangan PPKM Darurat ini memiliki banyak risiko.
Mengutip Tribunnews, termasuk bagaimana cara menyeimbangkan standar PPKM, bantuan sosial, dan mendisiplinkan masyarakat agar patuh protokol kesehatan.
"Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko."
"Termasuk bagaimana supaya seimbang antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," bebernya.
