Ketua DPR: Diperpanjang atau Tidak, Pastikan PPKM Darurat Adalah Solusi untuk Rakyat
kebijakan PPKM Darurat momentum krusial pemerintah membuktikan pada rakyat bahwa segala upaya terus dilakukan untuk mengatasi pandemi.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan rakyat benar-benar memahami manfaat dan tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Puan juga meminta pemerintah memastikan langkah dan kebijakan yang diambil terkait pandemi memang memberi solusi.
“Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri,” kata Puan melalui keterangannya, Senin (19/7/2021).
Baca juga: Ketua DPR Minta Teguran Presiden Soal Komunikasi Publik Tentang PPKM Darurat Serius Dijalankan
Puan mengatakan, kebijakan PPKM Darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Berikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi,” ucap Puan.
PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, kata mantan Menko PMK ini, harus diputuskan berdasarkan data yang juga transparan ke publik.
Menurutnya, PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, juga harus segera ada kepastian ke publik dengan argumentasi dan tujuan yang berlandaskan data dan fakta.
Baca juga: Wamenag Ajak Ulama Sosialisasikan PPKM Darurat dengan Bahasa Agama
Tidak hanya terkait kasus baru harian Covid-19 yang masih melonjak, Puan menyoroti beragam fakta dan pemberitaan terkait masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar wabah ini.
Dia pun meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi yang sama besarnya bagi kalangan ini.
“Pastikan mereka yang menjalani isoman juga mendapatkan akses dan layanan untuk berobat dengan mudah dan cepat, di kondisi yang masuk kategori tidak perlu ke rumah sakit sekalipun,” kata Puan.
Jangan sampai, kata Puan, kondisi mereka yang menjalani isoman mengalami pemburukan dan berisiko kematian juga karena kesulitan mendapatkan obat dan pasokan nutrisi untuk tambahan imunitas yang diperlukan.
Refocusing anggaran menurut Puan bisa diarahkan pula untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang menjalani isoman.
Inisiatif-inisiatif yang dilakukan terkait refocusing anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun semestinya dipastikan tidak sekadar prosedural tetapi benar-benar substantif dan solutif.
“Kalau anggaran ada, delivery dalam program hingga ke daerah adalah tantangan yang butuh diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadikan program bersama, yang melibatkan juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dengan anggaran dari APBN sekalipun,” lanjut Puan.
Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Anggaran Untuk 2 Juta Lebih Paket Obat Gratis Bagi Warga Isoman