TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publiknya kepada masyarakat selama penanggulangan pandemi Covid-19, terutama tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Teguran Presiden kepada jajarannya tentang perbaikan komunikasi publik pun diminta benar-benar dijalankan dan jadi kenyataan. 

“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” ujar Puan, dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Pesan Rizieq Shihab untuk Umat Islam dan Simpatisannya Menyambut Hari Raya Idul Adha

Puan mengatakan isi pesan dan cara penyampaiannya pun harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun.

Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi, lanjut Puan, harus terus dan makin diintensifkan.

“Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” kata mantan Menko PMK ini. 

Baca juga: Ditangkap di Kamar Kos, Oknum Petugas Lapas Depok Dapat Sabu dari Mantan Napi, Begini Nasibnya

Puan menyayangkan selama beberapa waktu ini ruang publik belakangan ini justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19.

Terlebih lagi, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.

“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujar Puan.

Padahal, tegas Puan, komunikasi publik pemerintah merupakan satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu. 

“Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” kata Puan. 

Ia meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi. 

Tak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan. 

“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” kata Puan.