TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melapor kepada polisi atas aksi penembakan laser ke Gedung Merah Putih telah membungkam atau memberangus sistem demokrasi Indonesia.

Hal itu didasari kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan kalau setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

"Jadi, pelaporan itu dapat dianggap sebagai upaya untuk memberangus demokrasi," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Rabu (21/7/2021).

Lebih lanjut kata dia, pelaporan ini juga merupakan bentuk gambaran ketidakmampuan KPK dalam menutupi sengkarut penyelanggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Semestinya aksi penembakan laser yang diketahui dilakukan Greenpeace Indonesia tersebut harus dijawab oleh KPK bukan dilaporkan ke pihak kepolisian.

Sebab kata dia, aksi ini diyakini sebagai respon dari masyarkat atas polemik KPK soal penyelenggaraan TWK untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Aksi ini, dipandang sebagai respon masyarakat atas problematika KPK yang harus dijawab, bukan justru melaporkan ke polisi," ucapnya.

Tak hanya itu, Kurnia juga mengatakan, pelapor yang diduga merupakan pegawai KPK ini telah melanggar kode etik, tepatnya Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Dewan Pengawas (PerDewas) KPK Nomor 02 Tahun 2020.

Baca juga: KPK Laporkan Penembakan Laser Berani Jujur Pecat ke Polres Jaksel

Di mana pada pasal tersebut disebutkan, dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Profesionalisme, setiap Insan Komisi dilarang untuk merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan. 

"Untuk itu, Dewan Pengawas mesti segera bertindak menyikapi pelaporan ini," kata Kurnia.

Dia juga menyatakan, sikap KPK yang melaporkan Greenpeace ke kepolisian menunjukkan kalau lembaga antirasuah pimpinan Firli Bahuri tersebut anti kritik bahkan disebut otoriter.

Langkah ini juga katanya akan dicatat dalam sejarah dibentuknya KPK.

"Pelaporan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh KPK ke Polres Jakarta Selatan akan dicatat sejarah sebagai bukti bahwa KPK di bawah komando Firli Bahuri benar-benar telah berubah menjadi lembaga otoriter dan bersikap anti kritik," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan peristiwa penembakan sinar laser ke Gedung Merah Putih.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan, pelaporan dilakukan oleh melalui tim biro umum ke Polres Jakarta Selatan.

"Terkait peristiwa penyinaran laser ke arah Gedung KPK pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.05 WIB oleh pihak eksternal, benar, KPK melalui biro umum telah melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan," terang Ali dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).

Ali menjelaskan, pelaporan dilakukan karena komisi antikorupsi menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional yang dilakukan oleh pihak eksternal tersebut.

Padahal, tambahnya, petugas keamanan KPK dan pengamanan objek vital Polres Jakarta Selatan yang berjaga pada saat itu telah melakukan pelarangan dan mengingatkan kepada pihak-pihak eksternal tersebut.

"Mengingat kegiatannya dilakukan di luar waktu yang ditentukan dan tidak ada izin dari aparat yang berwenang. Namun pihak-pihak tersebut tetap melakukannya dengan berpindah-pindah lokasi," kata Ali.

Saat ini, Ali berujar bahwa KPK menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Polres Jakarta selatan untuk menindaklanjutinya. 

"Kami berharap kepada semua pihak untuk senantiasa tertib dan menjaga kenyamanan lingkungan," ujarnya.