"Kedua, presiden pernah meminta pembantunya untuk melakukan komunikasi publik yang baik dalam hal menjelaskan vaksinasi dan implementasinya," paparnya.

Menurutnya, hal tersebut memperlihatkan bahwa Jokowi tahu pentingnya komunikasi sebagai hal yang kritikal.

Di mana, komunikasi bisa menimbulkan hal baik maupun buruk terjadi.

"Bahkan niat baik bisa salah dan tidak bisa mencapai tujuan, kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik."

"Apalagi dalam konteks penanganan pandemi," kata Karim.

Baca juga: Evaluasi PPKM, Wapres Minta Pemda di Jabar Awasi Aktivitas Niaga Agar Tak Timbul Klaster Covid-19

Baca juga: Pengamat Komunikasi Sebut Istilah PPKM Darurat dan PPKM Level 4 Hanya Sebatas Perbedaan Diksi

Selain itu, pakar komunikasi ini juga menyoroti soal pergantian istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan tingkat level.

Ia mengatakan, pergantian istilah ini bisa menurunkan pemahaman masyarakat soal risiko Covid-19.

Ketika pemahaman itu menurun, hal itu bisa berdampak masyarakat semakin abai terhadap protokol kesehatan (prokes).

"Ketika pengetahuan yang tidak pasti terbentuk di kalangan masyarakat, baik karena kebijakan berubah-ubah, tirani istilah yang sulit dipahami, atau karena motif lain seperti berita bohong dan lain-lain."

" Itu akan menimbulkan rendahnya persepsi resiko dan akan menimbulkan masyarakat abai terhadap prokes," tandasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)